Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Tahun 2010

Judul Hal
SE-1/PB/2010 Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama
SE-2/PB/2010 Penatausahaan dan Rekonsiliasi Data Perhitungan Pihak Ketiga
SE-3/PB/2010 Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Tahap I Tahun Anggaran 2010
SE-4/PB/2010 Perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan
SE-5/PB/2010
SE-6/PB/2010 Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
SE-7/PB/2010 Penyesuaian Besaran Pensiun Pokok Tahun 2010
SE-8/PB/2010 Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pemberian Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SE-9/PB/2010 Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
SE-10/PB/2010 Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Tahap II Tahun Anggaran 2010
SE-11/PB/2010
SE-12/PB/2010
SE-13/PB/2010
SE-14/PB/2010 Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-29/PB/2007 Tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara dan Laporan Kas Posisi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SE-15/PB/2010
SE-16/PB/2010
SE-17/PB/2010
SE-18/PB/2010 Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara
SE-19/PB/2010 Tata Cara Pelaksanaan dan Standar Biaya Kegiatan Konsinyering di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
SE-20/PB/2010
SE-21/PB/2010 Pemberian Ijin Persetujuan Pembukaan Rekening Pemerintah pada Tingkat Kuasa BUN di Daerah
SE-22/PB/2010 Daftar Nama dan Kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
SE-23/PB/2010 Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 pada Kementerian Negara/Lembaga
SE-24/PB/2010 Pembayaran Honorarium Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional
SE-25/PB/2010 Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 pada Kementerian Negara/Lembaga
SE-26/PB/2010
SE-27/PB/2010
SE-28/PB/2010 Ralat Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-22/PB/2010 tentang Daftar Nama dan Kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
SE-29/PB/2010 Langkah-langkah Penghentian Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Banda Aceh
SE-30/PB/2010
SE-31/PB/2010
SE-32/PB/2010
SE-33/PB/2010 Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2010
SE-34/PB/2010 Rekonsiliasi Data Satuan Kerja yang Dikirim Melalui Fasilitas Internet/e-mail
SE-35/PB/2010
SE-36/PB/2010 Pengadaan Tanah untuk Bangunan Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SE-37/PB/2010 Perubahan/Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan/atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Satker-Satker di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
SE-38/PB/2010 Tata Cara Pelaksanaan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
SE-39/PB/2010
SE-40/PB/2010
SE-41/PB/2010
SE-42/PB/2010
SE-43/PB/2010
SE-44/PB/2010 Penyelesaian Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 di Daerah
SE-45/PB/2010
SE-46/PB/2010 Pelaksanaan Penatausahaan Transaksi Setoran Penerimaan Negara dan Pelaporan Penerimaan Negara pada Hari Yang di Liburkan
SE-47/PB/2010
SE-48/PB/2010
SE-49/PB/2010 Batas Maksimal Pencairan Dana yang Berasal dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dana Pembinaan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (DP3TKI) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampai dengan Bulan November Tahun Anggaran 2010
SE-50/PB/2010 Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2010
SE-51/PB/2010 Penerbitan SPM Gaji Induk, Dana Belanja Pensiun dan Dana Alokasi Umum (DAU) Bulan Januari 2011
SE-52/PB/2010 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
SE-53/PB/2010 Langkah-Langkah Penutupan RekeningBank Persepsi BPHTB dan Rekening BO III BPHTB dalam rangka Pengalihan Kewenangan Pungutan BPHTB dari Pemerintah kepada Pemda
SE-54/PB/2010 Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 9 (sembilan) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme