Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Selamat Datang

Selamat datang di Wikiapbn.

Artikel Terbaru

  • Prosedur Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
    8 September 2016
    Prosedur pelaksanaan dan pelaporan hasil pembinaan dan supervisi KPPN diatur berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2014. Prosedur ini ...

Anda ingin berkomentar?

Sebelum Anda mengirimkan komentar melalui formulir di bawah ini, sebaiknya Anda baca terlebih dahulu bantuan komentar.
Updated: 25 August 2015 — 07:25
  • Keuangan Bea Cukai Semarang

    izin bertanya pak, saya dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang…apakah orang yang melakukan perjalanan dinas masih dapatkan hak untuk uang lembur?

    • Yth. Bapak/Ibu dari KPPBC Pabean Semarang.
      Perkenalkan dengan saya, Ahmad, administrator Wikiapbn.
      Sebagaimana diatur dalam kebijakan Wikiapbn, antara lain di http://www.wikiapbn.org/bantuan-komentar/ , saya tidak berwenang menjawab pertanyaan Anda. Untuk itu, saya sarankan Anda mengajukan pertanyaan ke helpdesk Ditjen Perbendaharaan.

      Demikian yang dapat saya sampaikan.
      Terima kasih, Bapak/Ibu 🙂

      • Keuangan Bea Cukai Semarang

        siap pak..terimakasih :d

  • Keuangan Bea Cukai Semarang

    dari perjalanan dinas orang yang melakukan perjadin tersebut mendapatkan uang harian

  • putri kartika sari

    permisi numpang tanya ? apakah Satker Vertikal (khususnya yg di daerah) merupakan satker yang murni anggarannya hanya berasal dari APBN ? kalau mmg iya, dimana bisa dilihat daftar satker vertikal itu ? trima kasih 🙂

  • Hardin Kuncahyo

    met pagi pak maaf mau tanya… kami mau melakukan penghapusan bmn,,, untuk menentukan nilai wajar dan nilai limit gmn ya pak

  • Brahmana

    Mohon Penjelasan Pak, kami adalah UPT Pusat yang bertugas di provinsi dengan status Kantor Daerah (KD) mendapat anggaran 526115 ( belanja barang bantuan kepada Masyarakat/Pemda) di DIPA kami yang isinya berupa pengadaan banguanan kandang ternak, pengadaan Bangunan Rumah Kompos , pengadaan ternak sapi dan kambing, pengadaan bibit tanaman, pengadaan saprodi, pengadaan alat laboratorium sederhana yang semuanya direncanakan akan diserahkan kepada Kelompok Tani. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah payung hukum yang bisa kami pedomani untuk melakukan serah terima langsung dari UPT pusat kepada Kelompok tani ? bagaimana pengadministrasian barang barang tersebut kami lakukan ? apakah di input kedalam barang persediaan terlebih dahulu atau bisa langsung diserahkan ? .. bagaimana dengan keterlibatan pemerintah kabupaten dalam hal ini ? demikian pertanyaan kami .. terima kasih atas penjelasannya …

    • Yth. Bapak Brahmana.

      Perkenalkan dengan saya, Ahmad, administrator Wikiapbn.

      Sebagaimana diatur dalam kebijakan Wikiapbn, antara lain di http://www.wikiapbn.org/bantuan-komentar , saya tidak berwenang menjawab pertanyaan Anda. Untuk itu, saya sarankan Anda mengajukan pertanyaan ke helpdesk instansi terkait atau yang berkompeten.

      Demikian yang dapat saya sampaikan.

      Terima kasih 🙂

    • roy markotop

      Coba Bapak lihat PMK 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara Lembaga.

      Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasaranasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikankepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Lembaga Kesehatan.

      Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk : a. Uang; atau b. Barang.

      (1) Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan sarana/ prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan .penyedia barang.
      (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
      (3) Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
      (4) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
      (5) Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh: a. PPK; atau b. Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

      Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

      a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;

      b. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/ dibeli;

      c. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/ dibeli;

      d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;

      e. tata cara dan syarat penyaluran;

      f. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/ membeli barang sesum dengan jenis dan spesifikasi;

      g. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;

      h. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;

      i. sanksi;

      J. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan

      k. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme