Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Peraturan Pemerintah Tahun 2004

Nomor Tentang
1 Tahun 2004 Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
2 Tahun 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero (persero) PT Perusahaan Gas Negara
3 Tahun 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.
4 Tahun 2004 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Pnbp Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
5 Tahun 2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6 Tahun 2004 Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
7 Tahun 2004 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Pnbp Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
8 Tahun 2004 Perubahan Atas Pp Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan
9 Tahun 2004 Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara
10 Tahun 2004 Pendirian Perusahaan Perseroan (persero Di Bidang Pengelolaan Aset
11 Tahun 2004 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Adhi Karya
12 Tahun 2004 Perubahan Atas Pp Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal
13 Tahun 2004 Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
14 Tahun 2004 Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah
15 Tahun 2004 Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional
16 Tahun 2004 Penatagunaan Tanah
17 Tahun 2004 Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/tunjangan
18 Tahun 2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Angkasa Pura I
19 Tahun 2004 Perubahan Atas Pp Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan
20 Tahun 2004 Rencana Kerja Pemerintah
21 Tahun 2004 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
22 Tahun 2004 Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
23 Tahun 2004 Badan Nasional Sertifikasi Profesi
24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25 Tahun 2004 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dprd
26 Tahun 2004 Perubahan Nama Dari Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe
27 Tahun 2004 Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
28 Tahun 2004 Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan
29 Tahun 2004 Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (optical Disc)
30 Tahun 2004 Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
31 Tahun 2004 Tarif Atas Jenis Pnbp Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
32 Tahun 2004 Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
33 Tahun 2004 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Bank Permata Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank Niaga Tbk., Dan PT Bank Danamon, Tbk.
34 Tahun 2004 Penggabungan Perussahaan Perseroan (persero) PT Penerbit Dan Toko Buku Pradnya Paramita Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) PT Penerbit Dan Percetakan Balai Pustaka
35 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
36 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
37 Tahun 2004 Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
38 Tahun 2004 Pemindaan Ibukota Kabupaten Keulauan Riau Dari Wilayah Kota Tanjung Pinang Ke Bandar Sri Bentan Di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau
39 Tahun 2004 Pemindaan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro Sukarami (arosuka) Di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
40 Tahun 2004 Pemindaan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota
41 Tahun 2004 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pada Makamah Agung
42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pns
43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Keejahteraan Lanjut Usia
44 Tahun 2004 Perencanaan Kehutanan
45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan
46 Tahun 2004 Pencabutan Atas Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik
47 Tahun 2004 Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
48 Tahun 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Inhutani I.
49 Tahun 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Inhutani Ii.
50 Tahun 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Inhutani Iii.
51 Tahun 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Inhutani Iv.
52 Tahun 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Inhutani V.
53 Tahun 2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Ri Pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Inhutani Ii Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Inhutani V
54 Tahun 2004 Majelis Rakyat Papua
55 Tahun 2004 Perubahan Kelima Atas Pp Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme