Peraturan Pemerintah Tahun 1996

Nomor Tentang
1 Tahun 1996 Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias Dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
2 Tahun 1996 Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
3 Tahun 1996 Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (epte) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (kb)
4 Tahun 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Nuklir
5 Tahun 1996 Hak Keuangan/administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/dudanya
6 Tahun 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan I
7 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Ii Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Ix Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ii
8 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Iii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Iv, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii
9 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Vi, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Vii, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Viii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iv
10 Tahun 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara V
11 Tahun 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Vi
12 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxxi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Vii
13 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xi, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xii, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xiii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Viii
14 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xv-xvi Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xviii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ix
15 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xix, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxi-xxii, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxvii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara X
16 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xx Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxiv-xxv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xi
17 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxiii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxvi, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxix Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xii
18 Tahun 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xiii
19 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxviii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxxii Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xiv
20 Tahun 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994
21 Tahun 1996 Penindakan Di Bidang Kepabeanan
22 Tahun 1996 Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
23 Tahun 1996 Penindakan Di Bidang Cukai
24 Tahun 1996 Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai
25 Tahun 1996 Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
26 Tahun 1996 Obligasi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian
27 Tahun 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan
28 Tahun 1996 Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
29 Tahun 1996 Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/atau Bangunan
30 Tahun 1996 Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Dan Manggarai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
31 Tahun 1996 Pembentukan Kota Administratif Sorong
32 Tahun 1996 Tenaga Kesehatan
33 Tahun 1996 Tempat Penimbunan Berikat
34 Tahun 1996 Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan
35 Tahun 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988
36 Tahun 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
37 Tahun 1996 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 Ke Tahun Anggaran 1996/1997
38 Tahun 1996 Pembentukan 13 (tigabelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat Ii Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
39 Tahun 1996 Pembentukan 16 (enambelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang Dan Kapuas Hulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
41 Tahun 1996 Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
42 Tahun 1996 Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kotawaringin Timur Dan Kapuas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
43 Tahun 1996 Pembentukan 5 (lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Donggala, Poso Dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
44 Tahun 1996 Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim Dan Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
45 Tahun 1996 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu
46 Tahun 1996 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek
47 Tahun 1996 Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci Dan Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
48 Tahun 1996 Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
49 Tahun 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii
50 Tahun 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia
51 Tahun 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia I
52 Tahun 1996 Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama Dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Paniai Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
53 Tahun 1996 Pembentukan Kabupaten Simeulue Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
54 Tahun 1996 Pembentukan Kabupaten Mimika Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
55 Tahun 1996 Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
56 Tahun 1996 Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
57 Tahun 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri
58 Tahun 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia
59 Tahun 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal
60 Tahun 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum
61 Tahun 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pos Indonesia
62 Tahun 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Farma
63 Tahun 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Pesawat Terbang Nusantara
64 Tahun 1996 Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel
65 Tahun 1996 Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat Ii Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
66 Tahun 1996 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka
67 Tahun 1996 Penyelenggaraan Kepariwisataan
68 Tahun 1996 Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
70 Tahun 1996 Kepelabuhanan
71 Tahun 1996 Kebandarudaraan
72 Tahun 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri
73 Tahun 1996 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan
74 Tahun 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Pp 10/1995