Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Peraturan Pemerintah Tahun 1951

Nomor Tentang
1 Tahun 1951 Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah Dan Cara Bagaimana Mengatur Pemerintahan Daerah Di Propinsi Sumatera Tengah Untuk Sementara Waktu
2 Tahun 1951 Peraturan Pemberian Pensiun Kepada Janda-janda Dan Onderstan Kepada Anak-anak Yatim/piatu Dari Para Anggauta Tentara Angkatan Darat
3 Tahun 1951 Pernyataan Berlakunya “peraturan Kecelakaan Tahun 1947” (peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), Dari Republik Indonesia, Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia.
4 Tahun 1951 Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Tahun 1948 No. 7 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 No. 12 Dan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 No.13 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.
5 Tahun 1951 Jaminan Uang Kertas Bank, Sisa-sisa Rekening Koran Dan Hutang-hutang Lain Dari De Javasche Bank Yang Sekaligus Dapat Ditagih.
6 Tahun 1951 Mengubah Dan Menambah Lebih Lanjut “algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van De Postordonnantie 1935” (postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)
7 Tahun 1951 Mengubah “algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van Het Internationaal Postbesluit 1948” (internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)
8 Tahun 1951 Perubahan “tabaksaccijnsverordening” (staatsblad 1932 No. 560).
9 Tahun 1951 Pengeluaran Surat Perbendaharaan.
10 Tahun 1951 Pemberian Tunjangan Luar-biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing.
11 Tahun 1951 Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951, Mengenai Pemberian Pensiun Dan Onderstan Untuk Para Anggauta Angkatan Laut Dan Angkatan Udara
12 Tahun 1951 Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional
13 Tahun 1951 Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-anggaran 1949.
14 Tahun 1951 Tarip Uang Tera.
15 Tahun 1951 Peraturan Yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara Yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat Dari Pekerjaanya.
16 Tahun 1951 Mengubah Pembagian Rayon Sebagaimana Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah R.i.s
17 Tahun 1951 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1950.
18 Tahun 1951 Peraturan Sementara Tentang Rumah Dinas Bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
19 Tahun 1951 Peraturan Tentang Kedudukan Presiden Universitet Negeri Gajah Mada Di Yogyakarta Dan Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Di Jakarta.
20 Tahun 1951 Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 12 Tahun 1951, Mengenai Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional
21 Tahun 1951 Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia Yang Telah Meletakkan Jabatan
22 Tahun 1951 Pemberian Tunjangan Jabatan
23 Tahun 1951 Pejabatan-pejabatan Hidrografi Pelayaran Sipil.
24 Tahun 1951 Kedudukan Pegawai-pegawai Negara-negara Bagian R.i.s. Dan Pegawai-pegawai Yang Diperbantukan Pada Negara-negara Bagian
25 Tahun 1951 Peraturan Mengenai Bank Rakyat Indonesia
26 Tahun 1951 Mengubah Peraturan Film 1940 (film-verordening 1940, Staatsblad 1940 No. 539)
27 Tahun 1951 Memperpanjang Jangka Waktu Yang Ditentukan Dalam Pasal 3 Dari Peraturan Pemerintah Nr 1 Tahun 1951
28 Tahun 1951 Mengubah Peraturan Lalu-lintas Jalan (wegverkeersverordening, Staatsblad 1936 No. 451).
29 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa Barat.
30 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa-barat
31 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa-barat.
32 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa-tengah
33 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa-tengah
34 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa-tengah.
35 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa Timur.
36 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa-timur
37 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa-timur.
38 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
39 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.
40 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
41 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Selatan
42 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Selatan
43 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Selatan
44 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Tengah
45 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Tengah
46 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Tengah
47 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Utara
48 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Utara
49 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Utara
50 Tahun 1951 Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat
51 Tahun 1951 Perubahan Rayon Kemahalan
52 Tahun 1951 Peraturan Lebih Lanjut Hal Retribusi Guna Membiayai Pelaksanaan Peraturan Pembatasan Perusahaan Berdasarkan Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (staatsblad 1938 Nr 86)
53 Tahun 1951 Pemberian Istirahat Karena Hamil
54 Tahun 1951 Dinas Pencahari Dan Pemberi Pertolongan Untuk Kepentingan Kapal-kapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan
55 Tahun 1951 Peraturan Perbaikan Pelabuhan
56 Tahun 1951 Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi-selatan, Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi-selatan Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Lingkungan Daerah Otonom Propinsi Sulawesi
57 Tahun 1951 Pemberian Tunjangan-kemahalan Dan Tunjangan-keluarga Kepada Penerima Pensiun Atau Tunjangan
58 Tahun 1951 Opcenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat
59 Tahun 1951 Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap
60 Tahun 1951 Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Pensiun Kepada Pegawai Negeri Dan Janda Serta Anak Piatunya
61 Tahun 1951 Peraturan Tata Tertib Dewan Menteri
62 Tahun 1951 Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 10 Tahun 1951, Tentang Pemberian Tunjangan Luar Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing
63 Tahun 1951 Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
64 Tahun 1951 Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1951
65 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan
66 Tahun 1951 Lambang Negara
67 Tahun 1951 Peraturan Pembagian Beras Untuk Pegawai Negeri
68 Tahun 1951 Kedudukan Menurut Hukum Devisen Dari Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Dan Anggauta-anggautanya
69 Tahun 1951 Kedudukan Menurut Hukum Devisen Dari Perwakilan-perwakilan Resmi Negara-negara Asing Direpublik Indonesia Beserta Anggauta-anggautanya
70 Tahun 1951 Peraturan Istimewa Sementara Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa
71 Tahun 1951 Pembubaran “raad En Directorium Voor Het Meeten Kaarteerwezen” Dan Pembentukan “dewan Pengukuran Dan Penggambaran Peta” Dan “direktorium Untuk Pengukuran Dan Penggambaran Peta”
72 Tahun 1951 Perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951 Mengenai Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat
73 Tahun 1951 Menyatakan Berlakunya “epidemie Ordonnantie” (lembaran-negara 1911 No. 299) Terhadap Poliomyelitis Anterior Acuta (penyakit Lumpuh Kanak-kanak)

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme