Pada tanggal 29 November 2017 Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan rekening milik satuan kerja (satker), yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Terbitnya peraturan tersebut sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. Peraturan Nomor 182/PMK.05/2017 dimaksudkan untuk untuk penyederhanaan mekanisme pengelolaan rekening milik satuan […]
Category: Dasar Pengetahuan
Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara
Artikel ini merupakan isi dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Ketentuan Umum Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), adalah […]
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut mengatur mengenai: Pengangkatan Bendahara; Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Bendahara; Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara; Penatausahaan Kas Bendahara; Pembukuan Bendahara; Pemeriksaan Kas Bendahara oleh […]
Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Secara Terpusat
Pada tanggal 29 Januari 2016 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. Penyaluran gaji ke rekening pegawai dilakukan oleh Bank Umum yang ditunjuk Kuasa BUN. Gaji yang dimaksud meliputi Gaji Induk, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya. Peraturan Menteri […]
Sertifikasi Bendahara
Sertifikasi Bendahara adalah pemberian sertifikat kepada Bendahara pada Satuan Kerja (Satker) Pengelola APBN.
Unsur-unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN
Artikel induk: Pembinaan dan Supervisi KPPN Unsur-unsur pembinaan dan supervisi KPPN meliputi: Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Pelayanan Perbendaharaan Kinerja dan Tata Kelola Inovasi Dan Prestasi Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Pembinaan dan supervisi pelaksanaan tugas KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) di daerah dilakukan guna memastikan KPPN melaksanakan tugas fungsi Kuasa BUN sesuai dengan ketentuan […]
Proses Bisnis Pembinaan dan Supervisi KPPN
Surat Elektronik Resmi Kementerian Keuangan
Surat Elektronik Resmi Kementerian Keuangan yang adalah surat elektronik yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara resmi di lingkungan Kementerian Keuangan. Surat elektronik (disingkat surel) lebih dikenal dengan sebutan dalam bahasa Inggris “email” (singkatan dari electronic mail). Untuk selanjutnya dalam artikel ini juga akan dipergunakan sebutan “email”.
Survei Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan
Survei Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan (bahasa Inggris: The Ministry of Finance Organizational Fitness Index Survey disingkat Mofin Survey) adalah survei yang dikembangkan untuk mengetahui tingkat kesehatan organisasi Kementerian Keuangan.
Standar Pelayanan Minimum Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan adalah batas layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.