Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Gaji Pokok

Gaji Pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang pegawai negeri sipil yang besarnya tergantung pada golongan ruang penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya. Kepada seseorang yang masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok yang ditentukan untuk golongan/ruang gaji menurut pangkat yang didudukinya.

Besaran gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan besaran yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan, surat keputusan kenaikan pangkat, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, atau surat penetapan lainnya. Besaran gaji pokok diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) untuk baik untuk PNS biasa, hakim, dan anggota TNI/Polri. Hampir bersamaan dengan penerbitan PP yang mengatur gaji pokok, pemerintah juga menetapkan besarnya tunjangan kehormatan KNIP bagi bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atau janda/dudanya.

Gaji pokok merupakan dasar penentuan besarnya pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan TNI/Polri. Oleh karena itu, makin besarnya gaji pokok, maka penghasilan pensiunan pun akan bertambah besar pula.

Daftar Peraturan Pemerintah Tentang Gaji dan Tunjangan Kehormatan KNIP

Tahun Gaji PNS Gaji Anggota TNI Gaji Anggota Polri Tunjangan Kehormatan KNIP Tunjangan Perintis Kebangsaan/Kemerdekaan Tunjangan Veteran
1967 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967
1968 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1968
1974 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974
1977 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977
1980 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980
1983 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983
1985 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985
1992 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1992 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1992
1993 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993
1997 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997
2001 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001
2003 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003
2005 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005
2006 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006
2007 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007
2008 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008
2009 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009
2010 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010
2011 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011
2012 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012

 

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme