Peraturan Pemerintah Tahun 1999

Nomor Tentang
1 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pos Indonesia
2 Tahun 1999 Penyelenggaraan Transmigrasi
3 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengerukan Indonesia
4 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Ba
5 Tahun 1999 Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
6 Tahun 1999 Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
8 Tahun 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
9 Tahun 1999 Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka
10 Tahun 1999 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
11 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
12 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
13 Tahun 1999 Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada Pt Indofood Tbk.
14 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Amarta Karya
15 Tahun 1999 Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada Pt Indofood Tbk.
16 Tahun 1999 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga
17 Tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional
18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
19 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Dan/atau Perusakan Laut
20 Tahun 1999 Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari, Kolaka, Dan Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
21 Tahun 1999 Pembentukan 12 (dua Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu Dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
22 Tahun 1999 Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
23 Tahun 1999 Pelaksanaan Serah-simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter
24 Tahun 1999 Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri
25 Tahun 1999 Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
26 Tahun 1999 Tarif Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
28 Tahun 1999 Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank
29 Tahun 1999 Pembelian Saham Bank Umum
30 Tahun 1999 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan
31 Tahun 1999 Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
32 Tahun 1999 Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
33 Tahun 1999 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
34 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Pt Bank Lippo Tbk., Pt.bank Internasional Indonesia Tbk., Pt Bank Bali Tbk., Pt Bank Umum Koperasi Indonesia, Pt Bank Universal Tbk., Pt Bank Frima Express, Pt Bank Arta Media, Dan Pt Bank Patriot
35 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Pt Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ib
36 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Istika Karya
37 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Perbankan
38 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
39 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri
40 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I
41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara
42 Tahun 1999 Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Maluku Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku
43 Tahun 1999 Pembentukan 13 (tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Dan Langkat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Tahun
44 Tahun 1999 Pembentukan 5 (lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Timur Dan Aceh Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
45 Tahun 1999 Pembentukan Kecamatan Bantarsari Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
46 Tahun 1999 Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
47 Tahun 1999 Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
48 Tahun 1999 Pembentukan 14 (empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
49 Tahun 1999 Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Ddalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
50 Tahun 1999 Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/sijunjung, Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Tahun
51 Tahun 1999 Penyelenggaraan Statistik
52 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Tabungan Negara, Dan Perusah
53 Tahun 1999 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (perum Perhutani)
54 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri
55 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii
56 Tahun 1999 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk.
57 Tahun 1999 Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
58 Tahun 1999 Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
59 Tahun 1999 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor
60 Tahun 1999 Pendidikan Tinggi.
61 Tahun 1999 Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
62 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani
63 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
64 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
65 Tahun 1999 Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
66 Tahun 1999 Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa
67 Tahun 1999 Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa
68 Tahun 1999 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
69 Tahun 1999 Label Dan Iklan Pangan
70 Tahun 1999 Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun
71 Tahun 1999 Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala
72 Tahun 1999 Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
73 Tahun 1999 Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
74 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yangberlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
75 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii
76 Tahun 1999 Perubahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang I
77 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Merpati Nusantara Airlines
78 Tahun 1999 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
79 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan
80 Tahun 1999 Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
81 Tahun 1999 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
82 Tahun 1999 Angkutan Di Perairan
83 Tahun 1999 Kerjasama Antara Pemerintah Dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani
84 Tahun 1999 Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam
85 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
86 Tahun 1999 Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
87 Tahun 1999 Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
88 Tahun 1999 Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi
89 Tahun 1999 Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (natour Ltd) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hotel Indonesia Internasional
90 Tahun 1999 Pengabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii
91 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (pt Bukopin
92 Tahun 1999 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
93 Tahun 1999 Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I
94 Tahun 1999 Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii
95 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
96 Tahun 1999 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menter
97 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.
98 Tahun 1999 Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Mente
99 Tahun 1999 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional