Undang-Undang Tahun 1999

Nomor Tentang Download
1 Tahun 1999 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Government Of Republic Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters) 1 Tahun 1999
2 Tahun 1999 Partai Politik 2 Tahun 1999
3 Tahun 1999 Pemilihan Umum 3 Tahun 1999
4 Tahun 1999 Susunan Den Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4 Tahun 1999
5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5 Tahun 1999
6 Tahun 1999 Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum 6 Tahun 1999
7 Tahun 1999 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 7 Tahun 1999
8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen 8 Tahun 1999
9 Tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjar Baru 9 Tahun 1999
10 Tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkayang 10 Tahun 1999
11 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Ternate 11 Tahun 1999
12 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 12 Tahun 1999
13 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 13 Tahun 1999
14 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil 14 Tahun 1999
15 Tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 15 Tahun 1999
16 Tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai 16 Tahun 1999
17 Tahun 1999 Penyelenggaraan Ibadah Haji 17 Tahun 1999
18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi 18 Tahun 1999
19 Tahun 1999 Pengesahan The ILO Convention Nomor 105 Concerning The Abalition On Forced Labour (konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) 19 Tahun 1999
20 Tahun 1999 Pengesahan The ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Masuk Kerja) 20 Tahun 1999
21 Tahun 1999 Pengesahan The ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination On Respect Of Employment And Ocupation Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan) 21 Tahun 1999
22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah 22 Tahun 1999
23 Tahun 1999 Bank Indonesia 23 Tahun 1999
24 Tahun 1999 Lalu Lintas Devisa Dan Nilai Tukar 24 Tahun 1999
25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah 25 Tahun 1999
26 Tahun 1999 Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi 26 Tahun 1999
27 Tahun 1999 Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara 27 Tahun 1999
28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 28 Tahun 1999
29 Tahun 1999 Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Form Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) 29 Tahun 1999
30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 30 Tahun 1999
31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 31 Tahun 1999
32 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 32 Tahun 1999
33 Tahun 1999 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1997/1998 33 Tahun 1999
34 Tahun 1999 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta 34 Tahun 1999
35 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 35 Tahun 1999
36 Tahun 1999 Telekomunikasi 36 Tahun 1999
37 Tahun 1999 Hubungan Luar Negeri 37 Tahun 1999
38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat 38 Tahun 1999
39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia 39 Tahun 1999
40 Tahun 1999 Pers 40 Tahun 1999
41 Tahun 1999 Kehutanan 41 Tahun 1999
42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia 42 Tahun 1999
43 Tahun 1999 Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 43 Tahun 1999
44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh 44 Tahun 1999
45 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Daerah Kota Sorong 45 Tahun 1999
46 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Propinsi Maluku Utara, Daerah, Daerah Kabupaten Pulau Buru, Dan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagian Barat 46 Tahun 1999
47 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dan Daerah Kota Bontang 47 Tahun 1999
48 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue 48 Tahun 1999
49 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Mentawai 49 Tahun 1999
50 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Boalemo 50 Tahun 1999
51 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Buol, Daerah Kabupaten Marowali, Dan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 51 Tahun 1999
52 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Lembata 52 Tahun 1999
53 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Daerah Kota Batam 53 Tahun 1999
54 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 54 Tahun 1999
55 Tahun 1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Landak 55 Tahun 1999
56 Tahun 1999 Rakyat Terlatih 56 Tahun 1999