Pada tanggal 29 Januari 2016 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. Penyaluran gaji ke rekening pegawai dilakukan oleh Bank Umum yang ditunjuk Kuasa BUN. Gaji yang dimaksud meliputi Gaji Induk, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya. Peraturan Menteri […]
Tag: Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Tahun 2017
Nomor Tentang SE-1/PB/2017 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016
Templat Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016
Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Sertifikasi Bendahara
Sertifikasi Bendahara adalah pemberian sertifikat kepada Bendahara pada Satuan Kerja (Satker) Pengelola APBN.
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-40/PB/2016
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-46/PB/2016
Pedoman Pemenuhan Panggilan Sebagai Saksi/Ahli dan Penanganan Masalah Hukum Bagi Pejabat/Pegawai/Pensiun/Mantan Pegawai di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2016
Petunjuk Teknis Pelaksanaan User Acceptance Test atas Sistem Interkoneksi dalam Rangka Penyaluran Gaji melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;