Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Tahun 2016

Nomor Tentang
SE-1/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
SE-2/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
SE-3/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
SE-4/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
SE-5/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
SE-6/PB/2016 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara
SE-7/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-8/PB/2016 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyidik Bumi
SE-9/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-10/PB/2016 Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan
SE-11/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-12/PB/2016 Penyusunan Spending Review
SE-13/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama
SE-14/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-15/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-16/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-17/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-18/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-19/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-20/PB/2016 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
SE-21/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-22/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2016
SE-23/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap II Tahun Anggaran 2016
SE-24/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016
SE-25/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 Tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten
SE-26/PB/2016 Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
SE-27/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap II Tahun Anggaran 2016
SE-28/PB/2016 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rutin Kantor Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SE-29/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap II Tahun Anggaran 2016
SE-30/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2016
SE-31/PB/2016 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
SE-32/PB/2016 Standardisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SE-33/PB/2016 Tata Cara Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja dengan Mesin Kehadiran Elektronik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SE-34/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2016
SE-35/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
SE-36/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-37/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
SE-38/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara
SE-39/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap III Tahun Anggaran 2016
SE-40/PB/2016 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
SE-41/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional untuk Pelayanan Pendidikan Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-42/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Tahap III Tahun Anggaran 2016
SE-43/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara
SE-44/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap III Tahun Anggaran 2016
SE-45/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap IV Tahun Anggaran 2016
SE-46/PB/2016 Pedoman Pemenuhan Panggilan Sebagai Saksi/Ahli dan Penanganan Masalah Hukum Bagi Pejabat/Pegawai/Pensiun/Mantan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SE-47/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahap IV Tahun Anggaran 2016
SE-48/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap II Tahun Anggaran 2016
SE-49/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap V Tahun Anggaran 2016
SE-50/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016
SE-51/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IV Tahun Anggaran 2016
SE-52/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
SE-53/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap V Tahun Anggaran 2016
SE-54/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional untuk Pelayanan Pendidikan Tahap II Tahun Anggaran 2016
SE-55/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Tahap IV Tahun Anggaran 2016
SE-56/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap II Tahun Anggaran 2016
SE-57/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap IV Tahun Anggaran 2016
SE-58/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016
SE-59/PB/2016 Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-14/PB/2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahap I Tahun Anggaran 2016
SE-60/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VI Tahun Anggaran 2016
SE-61/PB/2016
SE-62/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap V Tahun Anggaran 2016
SE-63/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap V Tahun Anggaran 2016
SE-64/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Pelayanan Pendidikan Tahap III Tahun Anggaran 2016
SE-65/PB/2016
SE-66/PB/2016 Pemisahan Dana Perhitungan Fihak Ketiga Dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Khusus Dana Perhitungan Fihak Ketiga di Bank Indonesia
SE-67/PB/2016 Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-36/PB/2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan dl Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I TAHUN Anggaran 2016
SE-68/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap VI Tahun Anggaran 2016
SE-69/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Pelayanan Pendidikan Tahap IV Tahun Anggaran 2016
SE-70/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
SE-71/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahap VII Tahun Anggaran 2016
SE-72/PB/2016 Petunjuk Teknis Penyesuaian Data Transaksi Penerimaan Negara yang Tervalidasi oleh SPAN
SE-73/PB/2016 Petunjuk Teknis Penyesuaian Data Transaksi Penerimaan Negara Karena Anomali Sistem
SE-74/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap III Tahun Anggaran 2016
SE-75/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2016
SE-76/PB/2016 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap VI Tahun Anggaran 2016
SE-77/PB/2016
SE-78/PB/2016
SE-79/PB/2016
SE-80/PB/2016
SE-81/PB/2016
SE-82/PB/2016
SE-83/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Dan Investigator
SE-84/PB/2016
SE-85/PB/2016
SE-86/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer
SE-87/PB/2016
SE-88/PB/2016
SE-89/PB/2016
SE-90/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Honorarium/Tunjangan Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Lembaga Sensor Film
SE-91/PB/2016 Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
SE-92/PB/2016
SE-93/PB/2016
SE-94/PB/2016
SE-95/PB/2016 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Rapat Pimpinan Direktorat jenderal Perbendaharaan

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme