Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Tahun 2013

Judul Tentang
SE-1/PB/2013 Penarikan Dana melalui Uang Persediaan atau SPM-LS
SE-2/PB/2013 Transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
SE-3/PB/2013 Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-37/PB/2012 tentang Crash Program Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan Proyeksi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2013
SE-4/PB/2013
SE-5/PB/2013
SE-6/PB/2013 Besaran Tunjangan Hakim Ad Hoc Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
SE-7/PB/2013 Pedoman Pemenuhan Pemanggilan Sebagai Saksi/Ahli dan Penanganan Masalah Hukum bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
SE-8/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana Dipa (PNBP) Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya hutan di Lingkungan Kementerian Kehutanan TA 2013
SE-9/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2013
SE-10/PB/2013
SE-11/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Berasal dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2013
SE-12/PB/2013
SE-13/PB/2013
SE-14/PB/2013 Mekanisme Pencairan Dana Nongaji melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS Nongaji (Lembur/Vakasi/Honorarium/Uang Makan/Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Lain-lain)
SE-15/PB/2013 Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-9/PB/2013 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2013
SE-16/PB/2013 Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
SE-17/PB/2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
SE-18/PB/2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan
SE-19/PB/2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
SE-20/PB/2013
SE-21/PB/2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
SE-22/PB/2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
SE-23/PB/2013 Persiapan Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
SE-24/PB/2013
SE-25/PB/2013
SE-26/PB/2013 Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan
SE-27/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA (PNBP) Dana Reboisasi & Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Kehutanan Tahap II TA 2013
SE-28/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2013
SE-29/PB/2013
SE-30/PB/2013
SE-31/PB/2013
SE-32/PB/2013

SE-33/PB/2013

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2013

SE-34/PB/2013

Pedoman Administrasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SE-35/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (DPKKTKI) di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampai dengan Tahap IV Tahun Anggaran 2013
SE-36/PB/2013
SE-37/PB/2013
SE-38/PB/2013 Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

SE-39/PB/2013

SE-40/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap IV Tahun Anggaran 2013
SE-41/PB/2013

Daftar Nama dan Kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SE-42/PB/2013
SE-43/PB/2013

SE-44/PB/2013

SE-45/PB/2013
SE-46/PB/2013 Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap V Tahun Anggaran 2013
SE-47/PB/2013
SE-48/PB/2013

SE-49/PB/2013

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2013 serta Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2014
SE-50/PB/2013
SE-51/PB/2013 Petunjuk Teknis Pembayaran Jaminan Kesehatan Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
SE-52/PB/2013
SE-53/PB/2013

SE-54/PB/2013

Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review Tahun 2013
SE-55/PB/2013 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah Menetap di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SE-56/PB/2013 Alur Dokumen Pencairan Dana melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana/Daftar Surat Perintah Pencairan Dana pada Saat Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SE-57/PB/2013 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme