Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Standar Penulisan Nama Organisasi

Standar ini berlaku untuk penulisan judul artikel organisasi dan judul artikel peraturan/produk hukum.

Ketentuan Umum

  1. Singkatan:
    1. Singkatan nama unit eselon I HANYA untuk kata-kata berikut ini:
      1. Direktorat Jenderal disingkat “Ditjen”;
      2. Sekretariat Jenderal disingkat “Setjen”; dan
      3. Inspektorat Jenderal “Itjen”.
    2. Singkatan nama unit instansi vertikal HANYA dengan cara sebagai berikut:
      1. Kantor Wilayah disingkat “Kanwil”.
      2. Nama kantor daerah disingkat sesuai dengan ketentuan pada produk hukum yang megatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga terkait.
      3. Penulisan frase lainnya mengikuti aturan penyingkatan pada butir 1.1.

Kantor Pusat

  1. Unit Eselon I:
    • Nama unit ditulis dengan pola Ditjen.... Kata-kata setelah kata “Ditjen ” tidak disingkat.
      Contoh:

  2. Unit eselon II ke bawah:
    • Ditulis lengkap sampai ke nama unit eselon I.
    • Tidak ada penyingkatan, kecuali pada kata “Ditjen”.
    • Contoh:
      • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
      • Seksi Peraturan Pembiayaan Syariah Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja Direktorat Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Utang
      • Direktorat Bina Pasar dan Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

Instansi Vertikal

  1. Nama Kantor disingkat sesuai dengan ketentuan umum poin 1.2.
    Contoh:

    • Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar
    • KPKNL Bandarlampung
    • Surat Kepala KPPN Khusus Banda Aceh Nomor S-904/WPB.01/KP.175/2007
    • Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Bagian Utara Nomor KEP-6/WPJ.16/2006
  2. Nama kantor tidak disingkat apabila singkatannya hanya terdiri atas dua huruf atau kurang.
    Contoh:

    • Pengadilan Agama Wonosobo (bukan PA Wonosobo)
  3. Unit eselon di bawahnya ditulis lengkap termasuk nama kantornya. Bagian kantor disingkat sesuai dengan ketentuan umum poin 1.2.
    Contoh:

    • Seksi Pencairan Dana KPPN Sibolga
    • Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPPBB Baturaja
    • Seksi Bimbingan Penyuluhan Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Updated: 14 December 2016 — 15:53
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme