Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Sertifikasi Bendahara

Sertifikasi Bendahara adalah pemberian sertifikat kepada Bendahara pada Satuan Kerja (Satker) Pengelola APBN.

Beberapa Pengertian

Beberapa pengertian umum terkait Sertifikasi Bendahara adalah sebagai berikut:

  1. Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi.
  2. Ujian Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut Ujian Sertifikasi adalah rangkaian proses uji secara objektif untuk menilai karakter, kompetensi, dan kemampuan untuk menjadi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Standar Kompetensi Bendahara.
  3. Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) adalah gelar yang diberikan kepada PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang lulus Ujian Sertifikasi.
  4. Nomor Register Bendahara adalah nomor khusus yang diberikan kepada PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang lulus Ujian Sertifikasi Bendahara.
  5. Sertifikat Bendahara adalah keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai pengakuan atas karakter, kompetensi, dan kemampuan seseorang untuk menjadi Bendahara.
  6. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) adalah kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian negara/lembaga negara.
  7. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah unit kerja pada kementerian negara/lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan Ujian Sertifikasi sesuai dengan materi dan metode Ujian Sertifikasi yang ditentukan.
  8. Standar Kompetensi Bendahara (SKB) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan bendahara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Unit Penyelenggara Sertifikasi (UPS) adalah unit organisasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang mempunyai fungsi perumusan dan standardisasi jabatan profesi bidang perbendaharaan.
  10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) adalah unit eselon 1 pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.
  11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
  12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
  13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
  14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
  15. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  16. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara (Diklat Bendahara) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri sesuai dengan Standar Kompetensi Bendahara yang ditetapkan.
  17. Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  19. Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
  20. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) adalah kegiatan belajar terus menerus oleh Bendahara agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.

Tujuan Sertifikasi

Sertifikasi Bendahara bertujuan untuk:

  1. Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi Bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
  2. Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi Bendahara untuk melaksanakan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
  3. Meningkatkan profesionalisme Bendahara dalam pengelolaan keuangan negara; dan
  4. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Proses Bisnis Sertifikasi

Sertifikasi Bendahara merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Pasal 21 dan 25 PP tersebut, pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang akan diangkat sebagai Bendahara (baik Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu) pada Satker Pengelola APBN harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Sertifikasi Bendahara dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pembina pejabat pengelola perbendaharaan.

Ujian Sertifikasi

Untuk memperoleh Sertifikat Bendahara, Bendahara harus melalui sebuah Ujian Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Sertifikasi (UPS).

Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi adalah sebagai berikut:

  1. PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri;
  2. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
  3. golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
  4. telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara.

Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi diberi Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register. Sertifikat Bendahara berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali.

Ketentuan Peralihan Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016, berlaku ketentuan-ketentuan peralihan sebagai berikut:

  1. PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang telah diangkat sebagai Bendahara sebelum berlakunya Perpres dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 tahun terhitung sejak tanggal Perpres mulai berlaku.
  2. Dalam jangka waktu 4 tahun terhitung sejak berlakuknya Perpres, PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang telah menduduki jabatan Bendahara paling singkat selama 2 tahun, dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara.
  3. Sertifikat Diklat Bendahara yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebelum berlakunya Perpres, diakui dan diterbitkan Sertifikat dengan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Perpres.

Dalam jangka waktu paling lambat 4 tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016, PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang diangkat sebagai Bendahara harus memiliki Sertifikat Bendahara.

Pranala Luar

Referensi

  • Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  • Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benda hara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme