Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Peraturan Pemerintah Tahun 1958

Nomor

Tentang
1 Tahun 1958 Pengeluaran Uang Kertas Perbendaharaan Tahun 1958
2 Tahun 1958 Penggantian Pegawai Yang Menjabat Jabatan Penting
3 Tahun 1958 Pemberhentian Militer Sukarela Dari Dinas Tentara
4 Tahun 1958 Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-lain Tunjangan Bagi Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Sebagai Yang Dimaksud Dalam Undang-undang No. 29 Tahun 1957 (lembaran-negara 1957 No. 101)
5 Tahun 1958 Penyerahan Tugas Bimbingan Dan Perbaikan Sosial Kepada Daerah Tingkat Ke-i
6 Tahun 1958 Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Daerah Tingkat Ke-i
7 Tahun 1958 Dewan Bahan Makanan
8 Tahun 1958 Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (lembaran-negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
9 Tahun 1958 Pemberian Tunjangan Kejuruan Kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal Dan Markonis Pelayaran Negara
10 Tahun 1958 Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Industri Dan Tambang Belanda
11 Tahun 1958 Pembentukan Badan Urusan Dagang
12 Tahun 1958 Penetapan Presentase Dari Penerimaan Beberapa Pajak Negara Untuk Daerah
13 Tahun 1958 Pengusahaan Pertambangan Timah Belitung
14 Tahun 1958 Penyerahan Kekuasaan, Tugas Dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur Dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-daerah
15 Tahun 1958 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No. 107) Tentang Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut
16 Tahun 1958 Penyerahan Urusan Lalu-lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat Ke-i
17 Tahun 1958 Penambahan Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya
18 Tahun 1958 Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (undang-undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran-negara No. 2 Tahun 1958)
19 Tahun 1958 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 55 Tahun 1954) Tentang Hak Kekuasaan Untuk Memberikan Gaji Yang Tertentu
20 Tahun 1958 Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Pelayaran
21 Tahun 1958 Pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (undang-undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-negara No. 42 Tahun 1957)
22 Tahun 1958 Penempatan Semua Bank Belanda Dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia Dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda
23 Tahun 1958 Penempatan Semua Perusahaan Belanda Di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
24 Tahun 1958 Penempatan Semua Perusahaan-perusahaan Perkebunan/pertanian Milik Belanda Di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
25 Tahun 1958 Badan Koordinasi Penyaluran
26 Tahun 1958 Prosedur Pembelian Barang-barang Pemerintah
27 Tahun 1958 Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia Dan Jepang
28 Tahun 1958 Penetapan Waktu Untuk Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ke-ii
29 Tahun 1958 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 No. 104) Tentang Perizinan Pelayaran
30 Tahun 1958 Dewan Pertimbangan Tenaga Asing
31 Tahun 1958 Satyalancana Saptamarga
32 Tahun 1958 Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikelir
33 Tahun 1958 Penetapan Tanggal Mulai Berlakunya Undang-undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (undang-undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-negara 1957 No. 42)
34 Tahun 1958 Badan Koordinasi Penerangan
35 Tahun 1958 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Badan Urusan Dagang
36 Tahun 1958 Melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Tarip Uang Tera
37 Tahun 1958 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah
38 Tahun 1958 Pendaftaran Penjaringan Dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
39 Tahun 1958 Pemberian Penghargaan/tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan
40 Tahun 1958 Bendera Kebangsaan Republik Indonesia
41 Tahun 1958 Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing
42 Tahun 1958 Panji Dan Bendera Jabatan
43 Tahun 1958 Penggunaan Lambang Negara
44 Tahun 1958 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
45 Tahun 1958 Peraturan Tata Tempat
46 Tahun 1958 Perubahan Dan Penambahan Scheepvaartuverordening 1936
47 Tahun 1958 Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Dewan Bahan Makanan
48 Tahun 1958 Penyerahan Kekuasaan Tugas Dan Kewajiban Mengenai Urusan Pertanian Rakyat, Kehewanan, Perikanan Darat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya
49 Tahun 1958 Mengadakan Jabatan Sekretaris Kemernterian Urusan Veteran Republik Indonesia
50 Tahun 1958 Penyerahan Kekuasaan Tugas Dan Kewajiban Mengenai Urusan Dalam Daerah Pembangunan Khusus Kota Baru Kebayoran (pck) Kepada Daerah Swatantra Kotapraja Jakarta Raya
51 Tahun 1958 Perubahan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Menjadi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
52 Tahun 1958 Ikatan Dinas Dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
53 Tahun 1958 Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1854 (lembaran Negara Tahun 1854 Nomor 72)
54 Tahun 1958 Pengubahan Canon Dan Cijns Menurut Penetapan Undang-undang Nomor 78 Tahun 1957 Untuk Daerah Kepulauan Riau
55 Tahun 1958 Mengubah Dan Menambah Ketentuan Mengenai Pangkat Guru Besar Dan Presiden Universitas Pada Perguruan Tinggi (kementerian Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan …. Pgpn 1955)
56 Tahun 1958 Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
57 Tahun 1958 Susunan Kepolisian Negara
58 Tahun 1958 Wajib Pendaftaran Ijazah Dokter Baru Dan Ijazah Dokter Gigi
59 Tahun 1958 Satyalencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer
60 Tahun 1958 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1958 Tentang Satyalencana Saptamarga
61 Tahun 1958 Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1957 Tentang Tunjangan Umum
62 Tahun 1958 Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Pengeluaran Kertas Perbendaharaan Untuk Tahun 1958
63 Tahun 1958 Memperpanjang Waku Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Indonesia Yang Sah
64 Tahun 1958 Badan Koordinasi Intelligence
65 Tahun 1958 Dewan Tenaga Atom Dan Lembaga Tenaga Atom
66 Tahun 1958 Pengawasan Dan Penaluran Pengusahaan Minyak Bumi
67 Tahun 1958 Pelaksanaan Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
68 Tahun 1958 Peremajaan Alat-alat Negara
69 Tahun 1958 Penetapan Besarnya Pemungutan Termakasud Dalam Pasal 11 “krosok Ordonnantie 1937” (staatsblad 1937 No. 604)

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme