Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016

Nomor Tentang Download
1/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1/PMK.05/2016
2/PMK.01/2016 Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN. 2/PMK.01/2016
3/PMK.08/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 Tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/ Lembaga Asing. 3/PMK.08/2016
4/PMK.07/2016 Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 4/PMK.07/2016
5/PMK.010/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 /PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/ atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan lkan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 5/PMK.010/2016
6/PMK.02/2016 Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman Dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6/PMK.02/2016
7/PMK.06/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan. 7/PMK.06/2016
8/PMK.08/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. 8/PMK.08/2016
9/PMK.02/2016 Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat. 9/PMK.02/2016
10/PMK.02/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 10/PMK.02/2016
11/PMK.05/2016 Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. 11/PMK.05/2016
12/PMK.09/2016 Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 12/PMK.09/2016
13/PMK.05/2016 Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya. 13/PMK.05/2016
14/PMK.06/2016 Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang. 14/PMK.06/2016
15/PMK.02/2016 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016. 15/PMK.02/2016
16/PMK.010/2016 Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. 16/PMK.010/2016
17/PMK.07/2016 Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 17/PMK.07/2016
18/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan. 18/PMK.05/2016
19/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 19/PMK.05/2016
20/PMK.05/2016 Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat. 20/PMK.05/2016
21/PMK.06/2016 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara. 21/PMK.06/2016
22/PMK.07/2016 Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016. 22/PMK.07/2016
23/PMK.02/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil. 23/PMK.02/2016
24/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama. 24/PMK.05/2016
25/PMK.05/2016 Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 25/PMK.05/2016
26/PMK.010/2016 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 26/PMK.010/2016
27/PMK.06/2016 Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 27/PMK.06/2016
28/PMK.07/2016 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 28/PMK.07/2016
29/PMK.03/2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. 29/PMK.03/2016
30/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan. 30/PMK.05/2016
31/PMK.05/2016 Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum. 31/PMK.05/2016
32/PMK.02/2016 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan 32/PMK.02/2016
33/PMK.02/2016 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 33/PMK.02/2016
34/PMK.04/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteria Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk. 34/PMK.04/2016
35/PMK.010/2016 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. 35/PMK.010/2016
36/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan. 36/PMK.05/2016
37/PMK.07/2016 Peta Kapasitas Fiskal Daerah. 37/PMK.07/2016
38/PMK.01/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 38/PMK.01/2016
39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan. 39/PMK.03/2016
40/PMK.04/2016 Pembayaran Dan/ Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik. 40/PMK.04/2016
41/PMK.07/2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. 41/PMK.07/2016
42/PMK.02/2016 Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 42/PMK.02/2016
43/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Pada Kementerian Kesehatan 43/PMK.05/2016
44/PMK.05/2016 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan. 44/PMK.05/2016
45/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Kementerian Agama. 45/PMK.05/2016
46/PMK.08/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. 08/2014 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang. 46/PMK.08/2016
47/PMK.07/2016 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. 47/PMK.07/2016
48/PMK.07/2016 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 48/PMK.07/2016
49/PMK.07/2016 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 49/PMK.07/2016
50/PMK.010/2016 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina. 50/PMK.010/2016
51/PMK.07/2016 Penyelesaian Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 51/PMK.07/2016
52/PMK.06/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara. 52/PMK.06/2016
53/PMK.02/2016 Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 53/PMK.02/2016
54/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK. 05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan. 54/PMK.05/2016
55/PMK.03/2016 Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara. 55/PMK.03/2016
56/PMK.03/2016 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanksi. 56/PMK.03/2016
57/PMK.06/2016 Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. 57/PMK.06/2016
58/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya Pada Kementerian Perhubungan. 58/PMK.05/2016
59/PMK.06/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan. 59/PMK.06/2016
60/PMK.01/2016 Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. 60/PMK.01/2016
61/PMK.01/2016 Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan Oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited. 61/PMK.01/2016
62/PMK.02/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 TentangĀ· Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016. 62/PMK.02/2016
63/PMK.09/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan. 63/PMK.09/2016
64/PMK.06/2016 Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 64/PMK.06/2016
65/PMK.06/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur. 65/PMK.06/2016
66/PMK.06/2016 Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam. 66/PMK.06/2016
67/PMK.04/2016 Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk. 67/PMK.04/2016
68/PMK.02/2016 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. 68/PMK.02/2016
69/PMK.06/2016 Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 69/PMK.06/2016
70/PMK.02/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). 70/PMK.02/2016
71/PMK.06/2016 Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga. 71/PMK.06/2016
72/PMK.05/2016 Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. 72/PMK.05/2016
73/PMK.010/2016 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan. 73/PMK.010/2016
74/PMK.07/2016 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. 74/PMK.07/2016
75/PMK.06/2016 Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 75/PMK.06/2016
76/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 76/PMK.05/2016
77/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum. 77/PMK.05/2016
78/PMK.03/2016 Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan. 78/PMK.03/2016
79/PMK.05/2016 Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri. 79/PMK.05/2016
80/PMK.05/2016 Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 80/PMK.05/2016
81/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 81/PMK.05/2016
82/PMK.02/2016 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal. 82/PMK.02/2016
83/PMK.06/2016 Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 83/PMK.06/2016
84/PMK.02/2016 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi. 84/PMK.02/2016
85/PMK.010/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). 85/PMK.010/2016
86/PMK.04/2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar. 86/PMK.04/2016
87/PMK.06/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. 87/PMK.06/2016
88/PMK.02/2016 Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat. 88/PMK.02/2016
89/PMK.05/2016 Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. 89/PMK.05/2016
90/PMK.06/2016 Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. 90/PMK.06/2016
91/PMK.010/2016 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2016. 91/PMK.010/2016
92/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Pada Kementrian Perindustrian. 92/PMK.05/2016
93/PMK.07/2016 Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai. 93/PMK.07/2016
94/PMK.04/2016 Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat. 94/PMK.04/2016
95/PMK.05/2016 Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. 95/PMK.05/2016
96/PMK.05/2016 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. 96/PMK.05/2016
97/PMK.05/2016 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara. 97/PMK.05/2016
98/PMK.05/2016 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural. 98/PMK.05/2016
99/PMK.05/2016 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural. 99/PMK.05/2016
100/PMK.05/2016 Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum. 100/PMK.05/2016
101/PMK.010/2016 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 101/PMK.010/2016
102/PMK.010/2016 Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. 102/PMK.010/2016
103/PMK.010/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 103/PMK.010/2016
104/PMK.010/2016 Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. 104/PMK.010/2016
105/PMK.010/2016 Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. 105/PMK.010/2016
106/PMK.02/2016 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. 106/PMK.02/2016
107/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan 107/PMK.05/2016
108/PMK.05/2016 Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah. 108/PMK.05/2016
109/PMK.05/2016 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. 109/PMK.05/2016
110/PMK.08/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan. 110/PMK.08/2016
111/PMK.06/2016 Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. 111/PMK.06/2016
112/PMK.07/2016 Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan. 112/PMK.07/2016
113/PMK.06/2016 Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang. 113/PMK.06/2016
114/PMK.02/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran 114/PMK.02/2016
115/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan / Kekurangan Kas Pemerintah. 115/PMK.05/2016
116/PMK.02/2016 Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram. 116/PMK.02/2016
117/PMK.02/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. 117/PMK.02/2016
118/PMK.03/2016 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. 118/PMK.03/2016
119/PMK.08/2016 Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. 119/PMK.08/2016
120/PMK.08/2016 Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 120/PMK.08/2016
121/PMK.05/2016 Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah. 121/PMK.05/2016
122/PMK.08/2016 Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. 122/PMK.08/2016
123/PMK.08/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. 123/PMK.08/2016
124/PMK.02/2016 Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 124/PMK.02/2016
125/PMK.07/2016 Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016. 125/PMK.07/2016
126/PMK.05/2016 Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 126/PMK.05/2016
127/PMK.010/2016 Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 201 6 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle. 127/PMK.010/2016
128/PMK.02/2016 Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil. 128/PMK.02/2016
129/PMK.08/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 129/PMK.08/2016
130/PMK.08/2016 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 130/PMK.08/2016
131/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. 131/PMK.05/2016
132/PMK.07/2016 Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017. 132/PMK.07/2016
133/PMK.04/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara. 133/PMK.04/2016
134/PMK.010/2016 Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. 134/PMK.010/2016
135/PMK.05/2016 Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri. 135/PMK.05/2016
136/PMK.05/2016 Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum. 136/PMK.05/2016
137/PMK.01/2016 Aktuaris 137/PMK.01/2016
138/PMK.06/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. 06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan. 138/PMK.06/2016
139/PMK.07/2016 Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 139/PMK.07/2016
140/PMK.010/2016 Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. 140/PMK.010/2016
141/PMK.03/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 141/PMK.03/2016
142/PMK.010/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle. 142/PMK.010/2016
143/PMK.01/2016 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 143/PMK.01/2016
144/PMK.02/2016 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai. 144/PMK.02/2016
145/PMK.04/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi. 145/PMK.04/2016
146/PMK.05/2016 Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 146/PMK.05/2016
147/PMK.010/2016 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 147/PMK.010/2016
148/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 148/PMK.05/2016
149/PMK.05/2016 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum. 149/PMK.05/2016
150/PMK.08/2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. 150/PMK.08/2016
151/PMK.08/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. 151/PMK.08/2016
152/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan. 152/PMK.05/2016
153/PMK.07/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016. 153/PMK.07/2016
154/PMK.07/2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07 /2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. 154/PMK.07/2016
155/PMK.07/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2015 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana. 155/PMK.07/2016
156/PMK.05/2016 Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu Pada Kementerian Kesehatan. 156/PMK.05/2016
157/PMK.02/2016 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. 157/PMK.02/2016
158/PMK.02/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. 158/PMK.02/2016
159/PMK.02/2016 Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim. 159/PMK.02/2016
160/PMK.07/2016 Pedoman Umum Dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. 160/PMK.07/2016
161/PMK.01/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited. 161/PMK.01/2016
162/PMK.07/2016 Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 162/PMK.07/2016
163/PMK.02/2016 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 163/PMK.02/2016
164/PMK.01/2016 Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. 164/PMK.01/2016
165/PMK.01/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak. 165/PMK.01/2016
166/PMK.01/2016 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 166/PMK.01/2016
167/PMK.01/2016 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 167/PMK.01/2016
168/PMK.08/2016 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. 168/PMK.08/2016
169/PMK.01/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 169/PMK.01/2016
170/PMK.02/2016 Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). 170/PMK.02/2016
171/PMK.01/2016 Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. 171/PMK.01/2016
172/PMK.010/2016 Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi. 172/PMK.010/2016
173/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. 173/PMK.05/2016
174/PMK.08/2016 Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. 174/PMK.08/2016
175/PMK.01/2016 Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan. 175/PMK.01/2016
176/PMK.05/2016 Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah. 176/PMK.05/2016
177/PMK.04/2016 Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor. 177/PMK.04/2016
178/PMK.07/2016 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. 178/PMK.07/2016
179/PMK.04/2016 Registrasi Kepabeanan. 179/PMK.04/2016
180/PMK.05/2016 Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah. 180/PMK.05/2016
181/PMK.06/2016 Penatausahaan Barang Milik Negara. 181/PMK.06/2016
182/PMK.04/2016 Ketentuan Impor Barang Kiriman. 182/PMK.04/2016
183/PMK.02/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 183/PMK.02/2016
184/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. 184/PMK.05/2016
185/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan. 185/PMK.05/2016
186/PMK.07/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 186/PMK.07/2016
187/PMK.07/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. 187/PMK.07/2016
188/PMK.01/2016 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 188/PMK.01/2016
189/PMK.01/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN. 189/PMK.01/2016
190/PMK.05/2016 Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. 190/PMK.05/2016
191/PMK.04/2016 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara. 191/PMK.04/2016
192/PMK.07/2016 Pemanfaatan Sementara Kas yang Berasal dari Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Sudah Ditentukan Penggunaannya pada Tahun-Tahun Sebelumnya Untuk Mendanai Kegiatan pada Tahun Anggaran 2016. 192/PMK.07/2016
193/PMK.05/2016 Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); 193/PMK.05/2016
194/PMK.04/2016 Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean. 194/PMK.04/2016
195/PMK.010/2016 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016. 195/PMK.010/2016
196/PMK.010/2016 Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas lmpor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk. 196/PMK.010/2016
197/PMK.04/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 197/PMK.04/2016
198/PMK.07/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 198/PMK.07/2016
199/PMK.010/2016 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016. 199/PMK.010/2016
200/PMK.01/2016 Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. 200/PMK.01/2016
201/PMK.07/2016 Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. 201/PMK.07/2016
202/PMK.010/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016. 202/PMK.010/2016
203/PMK.01/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan. 203/PMK.01/2016
204/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 204/PMK.05/2016
205/PMK.01/2016 Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Keuangan. 205/PMK.01/2016
206/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK. 05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan. 206/PMK.05/2016
207/PMK.010/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. 207/PMK.010/2016
208/PMK.07/2016 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. 208/PMK.07/2016
209/PMK.02/2016 Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017. 209/PMK.02/2016
210/PMK.02/2016 Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2017. 210/PMK.02/2016
211/PMK.04/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan. 211/PMK.04/2016
212/PMK.08/2016 Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara. 212/PMK.08/2016
213/PMK.03/2016 Jenis Dokumen dan/ atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. 213/PMK.03/2016
214/PMK.05/2016 Tata Cara Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Bulan Januari 2017. 214/PMK.05/2016
215/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 215/PMK.05/2016
216/PMK.05/2016 Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. 216/PMK.05/2016
217/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. 217/PMK.05/2016
218/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat. 218/PMK.05/2016
219/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya. 219/PMK.05/2016
220/PMK.05/2016 Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 220/PMK.05/2016
221/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. 221/PMK.05/2016
222/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 222/PMK.05/2016
223/PMK.05/2016 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016). 223/PMK.05/2016
224/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. 224/PMK.05/2016
225/PMK.05/2016 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. 225/PMK.05/2016
226/PMK.05/2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. 226/PMK.05/2016
227/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 227/PMK.05/2016
228/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. 228/PMK.05/2016
229/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia. 229/PMK.05/2016
230/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 230/PMK.05/2016
231/PMK.06/2016 Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 231/PMK.06/2016
232/PMK.01/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan. 232/PMK.01/2016
233/PMK.05/2016 Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 233/PMK.05/2016
234/PMK.08/2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama. 234/PMK.08/2016
235/PMK.03/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 / PMK.03/ 2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan 235/PMK.03/2016
236/PMK.05/2016 Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 236/PMK.05/2016
237/PMK.09/2016 Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. 237/PMK.09/2016
238/PMK.03/2016 Pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Perpajakan dalam rangka Simplifikasi Regulasi. 238/PMK.03/2016
239/PMK.09/2016 Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. 239/PMK.09/2016
240/PMK.06/2016 Pengurusan Piutang Negara. 240/PMK.06/2016
241/PMK.02/2016 Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara. 241/PMK.02/2016
242/PMK.02/2016 Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 242/PMK.02/2016
243/PMK.02/2016 Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. 243/PMK.02/2016
244/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan. 244/PMK.05/2016
245/PMK.02/2016 Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara 245/PMK.02/2016
246/PMK.06/2016 Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan. 246/PMK.06/2016
247/PMK.06/2016 Pengasuransian Barang Milik Negara. 247/PMK.06/2016
248/PMK.02/2016 Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 248/PMK.02/2016
249/PMK.03/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. 249/PMK.03/2016
250/PMK.02/2016 Tata Cara Pemberian Jaminan Kredit kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Menjaga Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga Pangan untuk Jenis Pangan Pokok Beras, Jagung, dan Kedelai. 250/PMK.02/2016
251/PMK.02/2016 Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 251/PMK.02/2016
252/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama. 252/PMK.05/2016
253/PMK.05/2016 Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program. 253/PMK.05/2016
254/PMK.06/2016 Penatausahaan Jaminan Penawaran Lelang Pada Balai Lelang Dan Pejabat Lelang Kelas II. 254/PMK.06/2016
255/PMK.010/2016 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017. 255/PMK.010/2016
256/PMK.04/2016 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Olahraga yang Diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional. 256/PMK.04/2016
258/PMK.04/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. 258/PMK.04/2016
259/PMK.04/2016 Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/ atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 259/PMK.04/2016
260/PMK.08/2016 Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur. 260/PMK.08/2016
261/PMK.03/2016 Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya. 261/PMK.03/2016
262/PMK.01/2016 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 262/PMK.01/2016
263/PMK.01/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 263/PMK.01/2016
264/PMK.05/2016 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan. 264/PMK.05/2016

Lainnya

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme