Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2007

Nomor Tentang
1/PMK.03/2007 Penyesuaian besarnya peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
2/PMK.05/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
3/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan alokasi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian daerah tahun 2007
4/PMK.011/2007 Perpanjangan Penetapan Tarip Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area (AL-FTA)
5/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
6/PMK.01/2007 Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak
6.1/PMK.01/2007 Pengelolaan dana reboisasi dalam rekening pembangunan hutan
7/PMK.04/2007 Penetapan tarip bea masuk atas impor barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)
8/PMK.04/2007 Penetapan tarip bea masuk atas impor barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia- China Free Trade Area (FTA)
9/PMK.08/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2006 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring, dan setetmen serta perubahan bunga dan pokok Surat tang Negara
10/PMK.08/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan obligasi negara ritel di pasar perdana
11/PMK.03/2007 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis
12/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007
13/pmk.07/2007 Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2005 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007
14/PMK.07/2007 Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum tahun anggaran 2003 yang dialokasikan dalam Anggaran dan Belanja Negara tahun 2007
15/PMK.08/2007 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.02/2004 tentang Penjualan obligasi negara dalam valuta asing di pasar perdana Internasional
16/PMK.03/2007 Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu
17/PMK.05/2007 Penyelesaian piutang negara yang bersumber dari naskah perjanjian penerusan pinjaman dan perjanjian pinjaman rekening dana investasi badan usaha milik negara/perseroan terbatas
18/PMK.01/2007 Tatacara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari lulusan Program Diploma I dan II Keuangan Sekolah Tinggi Akuntasi Negara di lingkungan Departemen Keuangan
19/PMK.01/2007 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan
20/PMK.01/2007 Pengadministrasian pelaporan dan pengawasan penitipan dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
21/PMK.05/2007 Kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil
22/PMK.05/2007 Pemberian uang makan bagi pegawai negeri sipil
23/PMK.01/2007 Penyampaian ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara pada laporan keuangan Pemerintah pusat
24/PMK.01/2007 Tatalaksana impor barang dari Northern Territory Australia ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera
25/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan, penghitungan dan pembayaran subsidi bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu tahun anggaran 2007
26/PMK.08/2007 Lelang Surat Utang Negara di pasar perdana
27/PMK.08/2007 Lelang pembelian kembali Obligasi Negara
28/PMK.011/2007 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas impor Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan Busa Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan angkutan komersial
29/PMK.01/2007 Pedoman peningkatan disiplin Pengawai negeri sipil di lingkungan Departemen Keuangan
30/PMK.02/2007 Petunjuk pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah untuk pembangunan Proyek Monorail Jakarta
31/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi dana iuran asuransi kesehatan dan tunjangan pemeliharaan kesehatan veteran non tunjangan veteran tahun anggaran 2007
32/PMK.03/2007 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
33/PMK.03/2007 Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
34/PMK.011/2007 Pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor
35/PMK.04/2007 Nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik dan importir minuman mengandung etil Alkohol
36/PMK.03/2007 Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan nilai
37/PMK.05/2007 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul penerimaan negara
39/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi tahun anggaran 2007
40/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran 2007
41/PMK.011/2007 Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan baku dan bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-alat Besar oleh Industri Alat-alat Besar
42/PMK.05/2007 Pelimpahan wewenang penerbitan surat kuasa umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
43/PMK.03/2007 Perlakuan PPN dan PPnBM atas pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan Kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara paska bencana alam gempa bumi dan Tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri
44/PMK.01/2007 Senergi tugas dan proses bisnis di bidang kebijakan fiskal dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
45/PMK.05/2007 Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
46/PMK.03/2007 Tata cara Pemungutan Pejak penghasilan atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara
47/PMK.04/2007 Pembebasan cukai
48/PMK.04/2007 Nomor pokokk pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan
48/PM.5/2007 Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan
49/PMK.03/2007 Tatacara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan
50/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007
51/PMK.04/2007 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
52/PMK.01/2007 Organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah
53/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area (AL-FTA)
54/PMK.01/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
55/PMK.01/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
56/PMK.02/2007 Penggunaan iuran untuk pembiayaan pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Badan Pengatur
57/PMK.05/2007 Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja
58/PMK.05/2007 Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
59/PM.1/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan
60/PMK.04/2007 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai
61/PMK.011/2007 Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran
62/PMK.05/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
63/PMK.011/2007 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 tentang Perpanjangan jangka waktu impor mesin, barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa
64/PMK.04/2007 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang kriman hadiah untuk keperluan ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
65/PMK.04/2007 Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
66/PMK.03/2007 Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan sehubungan dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007
67/PMK.05/2007 Pengenaan Sanksi dalam rangka pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementrian.Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja
69/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
68/PMK.01/2007 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
70/PMK.04/2007 Kwasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
71/PMK.01/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan
72/PMK.01/2007 Majelis Kode Etik di lingkunngan Departemen Keuangan
73/PMK.05/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.002/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
74/PMK.010/2007 Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Asuransi Kendaraan Bermotor
75/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area (AK-FTA)
76/PMK.01/2007 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Keuangan
77/PMK.02/2007 Pemberian uang lauk pauk bagi awak kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
78/PMK.05/2007 Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian
79/PMK.05/2007 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
80/PMK.05/2007 Petunjuk penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
81/PMK.02/2007 Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
82/PMK.05/2007 Tatacara Pencairan dana Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara
83/PMK.02/2007 Perubahan keenam atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
84/PMK.01/2007 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
85/PMK.011/2007 Pembebasan bea masuk atas impor hot rolled coil < 2mm dengan Pos Tarif 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00 oleh industri baja nasional
86/PMK.05/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2006 tentang Tatacara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyar
87/PMK.03/2007 Perubahan keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai subyek Pajak Penghasilan
88/PMK.04/2007 Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
89/PMK.04/2007 Impor barang pribadi penumpang, Awak sara pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman
90/PMK.04/2007 Pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dan Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ketempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya
91/PMK.05/2007 Bagan Akun Standar
93/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Beras. Jakarta
94/PMK.011/2007 Perubahan ketujuh atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2005 tentang Penetapan Jenis Barang ekspor tertentu dan besaran Tarif Pungutan Ekspor
95/PMK.07/2007 Batas maksimal jumlah kumulatif difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas maksimal difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2008
96/PMK.06/2007 Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara
97/PMK.06/2007 Penggalangan dan kodefikasi Barang Milik Negara
98/PMK.05/2007 Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bersaldo Nihil dalam rangka penerapan Treasury Single Account (TSA)
99/PMK.01/2007 Standar pelayanan minimum Sekolah Tinggi Akuntasi Negara
100/PMK.010/2007 Laporan Teknis Dana Pensium
101/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk atas impor Peralatan dan Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan
102/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk atas impor Obat-obatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat
103/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk atas impor Buku Ilmu Pengetahuan
104/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk keperluan olehraga yang diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional
105/PMK.04/2007 Pembebasan bea masuk atas impor Bibit dan Benih untuk pembangunan dan pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan
106/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor
107/PMK.04/2007 Pemeriksaan jabatan atas barang impor atau barang ekspor
108/PMK.08/2007 Sistem Dealer Utama
109/PMK.05/2007 Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
110/PMK.011/2007 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
111/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi listrik
112/PMK.02/2007 Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban subsidi pupuk
113/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hasil Laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin
114/PMK.04/2007 Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk
115/PMK.04/2007 Ketentuan untuk melakukan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean impor
116/PMK.05/2007 Penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
117/PMK.02/2007 Anggaran Biaya dan pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam rangka penugasan Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras Tahun 2007
118/PMK.011/2007 Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Curah di dalam negeri
119/PMK.05/2007 Persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instsni pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
120/PMK.06/2007 Penatausahaan Barang Milik Negara
121/PMK.05/2007 Pembukaan rekening pembangunan hutan dan penempatan dana reboisasi pertama kali dalam rekening pembangunan hutan
122/PMK.06/2007 Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
123/PMK.04/2007 Penyediaan Pita Cukai
124/PMK.04/2007 Registrasi importir
125/PMK.04/2007 Audit Kepabeanan
126/PMK.07/2007 Pedomoan umum pelaksanaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan – dana reboisasi
127/PMK.03/2007 Tata Cara Penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dan energi panas bumi
128/PMK.06/2007 Pengurusan Piutang Negara
129/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
130/PMK.02/2007 Tatacara Penyediaan, Pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi benih padi, kedelai, jagung hibrida dan jagung komposit bersertifikat hasil Produksi PT. Sang Hyang Seri (PERSERO) dan PT Pertani (PERSERO) Tahun Anggran 2007
131/PMK.011/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-KORE FREE TRADE AREA (AK-FTA)
131.1/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Difinitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
132/PMK.05/2007 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2007 tentang Tatacara penyajuan tagihan dan pembayaran simpanan nasabah Bank Perkreditan rakyat
133/PMK.04/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai
134/PMK.04/2007 Perubahan ke tiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
135/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor Barang Dalam Rangka ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) untuk Negara-Negara anggota baru ASEAN (COMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM)
136/PMK.04/2007 Bentuk fisik dan/atau spesifikasi Desai Pita Cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol asal impor
137/PMK.04/2007 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas barang perwakil negara asing dan pejabatnya
138/PMK.04/2007 Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di bidang kepabeanan
139/PMK.04/2007 Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
140/PMK.04/2007 tentang
141/PMK.05/2007 Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaranan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
142/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008
143/PMK.04/2007 Tatacara pengajuan permohonan pembetulan surat penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda, yang disebabkan oleh kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan, kekhilafan, dan/atau bukan karena kesalahan orang
144/PMK.04/2007 Pengeluaran barang impor untuk dipakai
145/PMK.04/2007 Ketentuann Kepabeanan di Bidang Ekspor
146/PMK.04/2007 Tatacara pengajuan keberatan kepabeanan
147/PMK.04/2007 Pembebasan atau keringan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat
148/PMK.04/2007 Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (Rush Hundling)
149/PMK.04/2007 Ekapor kembali barang impor
150/PMK.06/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
151/PMK.03/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tentang Tatacara penatausahaan penerimaan PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi
152/PMK.05/2007 Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum
153/PMK.07/2007 Peta Kapasitas Fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada daerah dalam bentuk hibah
154/PMK.03/2007 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya
155/PMK.02/2007 Tatacra penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana cadangan benih nasional dan bantuan langsung benih umggul Tahun Anggaran 2007
156/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007
157/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2008
158/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008
159/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum untuk Tahun Anggaran 2008
160/PMK.04/2007 Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (Vooruitslag)
161/PMK.04/2007 Pengawasan terhadap impor dan ekspor barang larangan larangan dan/atau pembatasan
162/PMK.02/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.02/2007 tentang Tatacara penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
163/PMK.04/2007 Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang ditunjuk untuk kepentingan umum
164/PMK.07/2007 Penetapan alokasi definitif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
164.1/PMK.05/2007 Peluncuran program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari sisa Anggaran belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2008
166/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
167/PMK.03/2007 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.03/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
168/PMK.03/2007 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan tempat dan tatacara pembayaran Bea Masuk Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
169/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
170/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi bea paerolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
171/PMK.05/2007 Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
172/PMK.07/2007 Penetapan rincian dana penyeimbangan dana alokasi umum tahun anggaran 2008
173/PMK.07/2007 Penetapan rincian alokasi dana penyesuaian tunjangan kependidikan tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
174/PMK.07/2007 Penetapan alokasi sementara dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
175/PMK.07/2007 Penetapan rincian alokasi dana tunjangan kependidikan tahun 2008 kepada Provinsii, Kabupaten, dan Kota
202/PMK.03/2007 Tatacara Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan
177/PMK.011/2007 Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi
178/PMK.011/2007 Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi
179/PMK.011/2007 Penetapan tarif bea masuk atas impor Platform Pengeboran atau produksi terapung atau dibawah air
180/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor beras
181/PMK.03/2007 Bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tatacara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan
182/PMK.03/2007 Tatacara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa pasa pajak dalam suatu surat pemberitahuan masa
183/PMK.03/2007 Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
184/PMK.03/2007 Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tatacara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta Tatacara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak
185/PMK.03/2007 Tatacara Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan
186/PMK.03/2007 Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan
187/PMK.03/2007 Jangka waktu pelunasan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yangharus dibayar bertambah bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu
188/PMK.03/2007 Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak
189/PMK.03/2007 Tatacara penerbitan Surat tagihan pajak
190/PMK.03/2007 Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
191/PMK.03/2007 Penerbitan surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan
192/PMK.03/2007 Tatacara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak
193/PMK.03/2007 Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
194/PMK.03/2007 Tatacara pengajuan dan penyelesaian keberatan
195/PMK.03/2007 Tatacara penghitungan dan pemberian imbalan bunga
196/PMK.03/2007 Tatacara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan
197/PMK.03/2007 Bentuk dan tatacara pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi
198/PMK.03/2007 Tatacara penyegelan dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan
199/PMK.03/2007 Tatacara Pemeriksaan Pajak
200
201/PMK.03/2007 Tatacara Permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh Kewajiban Merahasiakan
202-211
212/PMK.04/2007 Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Adminstrasi Importir
213/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah Tahun Anggaran 2007
214/PMK.04/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan
215/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan, penghitungan dan pembayaran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram
216/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambang minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2008
217/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
218/PMK.05/2007 Tatacara pembukaan dan pengelolaan rekening milik bendahara umum negara
219/PMK.01/2007 Kode etik pegawai Badan kebijakan fiskal
220/PMK.01/2007 Kode etik pegawai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
221/PMK.05/2007 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan rekening pembangunan daerah
222/PMK.01/2007 Rencana Kerja Departemen Keuangan Tahun 2008

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme