Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017

Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dasar Hukum (Mengingat)

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Riwayat

Menindaklanjuti: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sistematika

Batang Tubuh

  1. Ketentuan Umum
  2. Ruang Lingkup
  3. Pejabat Perbendaharaan Negara
  4. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
  5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  6. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
    1. Penyaluran DAK Fisik
    2. Penyaluran Dana Desa
    3. Wilayah Kerja KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
    4. Penyampaian Data Supplier
    5. Rencana Penarikan Kebutuhan Dana
    6. Penyusunan Proyeksi Penyaluran
    7. Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D
  7. Pelaporan dan Akuntansi
  8. Pemantauan dan Evaluasi
    1. Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik
    2. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
    3. Pemanfaatan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
  9. Ketentuan Lain-lain
  10. Ketentuan Peralihan
  11. Ketentuan Penutup

Lampiran

  1. Format Surat Keputusan Penetapan PPK BUN, PPSPM BUN, dan Operator
  2. Format Surat Penyampaian DIPA Petikan DAK Fisik Dan Dana Desa
  3. Format Surat Penyampaian Rekapitulasi Penerimaan Peraturan Daerah Mengenai APBD Tahun Berjalan
  4. Format Surat Penyampaian Rekomendasi Penyaluran DAK Fisik Bidang Tertentu yang Dapat Dilaksanakan Sekaligus
  5. Penetapan Wilayah Kerja KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
  6. Modul Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer DAK Fisik dan Dana Desa
  7. Format Surat Penyampaian Rekomendasi Penyaluran DAK Fisik Triwulan I dan/atau Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017

Download