Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Nomenklatur

Nomenklatur atau Tata Nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah.[1] Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsiĀ unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.

Syarat-syarat

  • Dalam menetapkan nomenklatur didasarkan pada butir-butir informasi dalam uraian jabatan (rumusan serta rincian tugas dan fungsi), sifat tugas unit yang bersangkutan (pelayanan, pengawasan, atau penunjang).
  • Nomenklatur yang ditetapkan tidak boleh sama atau lebih tinggi bobotnya dibandingkan dengan unit organisasi di atasnya.
  • Nomenklatur harus singkat dan jelas.

Referensi

  1. [1] Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan

 

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Sebelum Anda mengirimkan komentar melalui formulir di bawah ini, sebaiknya Anda baca terlebih dahulu bantuan komentar.
  • http://ahmad.web.id/ Ahmad Abdul Haq

    Nomenklatur organisasi merupakan semacam aturan penamaan sebuah organisasi atau bagian dari organisasi. Seperti untuk beberapa parpol atau ormas, nama organisasi di tingkat kabupaten/kota biasanya dengan menambahkan “DPC” atau disesuaikan dengan standar nomenklatur yang ditetapkan oleh kepengurusan tingkat pusat.

Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme