Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Keputusan Dirjen Perbendaharaan Tahun 2016

Nomor Tentang
KEP-6/PB/2016 Pengelola Pengaduan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-10/PB/2016 Penetapan Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara
KEP-15/PB/2016 Tim Utilisasi Sistem Absensi Elektronik Palm Vein Reader pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-16/PB/2016 Tim Interdependensi Pengelola Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-17/PB/2016 Penunjukan Bangkok Bank PCL Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-18/PB/2016 Penunjukan PT Bank CTBC Indonesia Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-19/PB/2016 Penunjukan PT Bank Bukopin, Tbk Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-20/PB/2016 Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-24/PB/2016 Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Sistem Perbendaharaan
KEP-25/PB/2016 Tim Implementasi Pengembangan Program Mentoring Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-35/PB/2016 Pengelola Penatausahaan Barang Milik Negara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-55/PB/2016 Tim Pembinaan Pelaksanaan Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-56/PB/2016 Tim Implementasi Pemilihan Pegawai Berprestasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-69/PB/2016 Tim Perumusan Program Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-70/PB/2016 Tim Penyusun Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 – 2019
KEP-75/PB/2016 Penunjukan PT Bank Mega Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-76/PB/2016 Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-77/PB/2016 Tim Implementasi Kamus Hard Competency Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-78/PB/2016 Tim Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2016
KEP-80/PB/2016 Komite Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-84/PB/2016 Tim Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2015 dan Tahun-Tahun Sebelumnya
KEP-89/PB/2016 Tim Pembina Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Percepatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara
KEP-91/PB/2016 Tim Pengelola dan Kontributor/Pembuat Artikel E-Learning Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-96/PB/2016 Penunjukan PT Bank Mestika Dharma Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-97/PB/2016 Penunjukan PT Bank Jtrust Indonesia Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-101/PB/2016 Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (Project Management Office) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-108/PB/2016 Pembentukan Tim Penilai Usulan Tarif dan Remunerasi Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2016
KEP-118/PB/2016 Tim Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan
KEP-120/PB/2016 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Staf Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran, Staf Pembatu Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan TA 2016
KEP-121/PB/2016 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan TA 2016
KEP-122/PB/2016 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan TA 2016
KEP-130/PB/2016 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Bendahara Umum Negra Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016
KEP-138/PB/2016 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peraturan Pelaksanaan Anggaran
KEP-139/PB/2016 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Pengelolaan dan Pengembangan Helpdesk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016
KEP-146/PB/2016 Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Program Prioritas Pemerintah Tahun 2016
KEP-147/PB/2016 Penunjukan PT Bank Mayapada Internasional Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-148/PB/2016 Penunjukan PT Bank Ganesha Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-149/PB/2016 Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016
KEP-152/PB/2016 Tim Pengembangan Sistem Informasi Badan Layanan Umum
KEP-153/PB/2016 Tim Analisis Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Tahun 2015 danTahun 2016
KEP-154/PB/2016 Penunjukan PT Bank Woori Saudara 1906 Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-155/PB/2016 Tim Persiapan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEP-180/PB/2016 Pembentukan Tim Implementasi Progran Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-182/PB/2016 Tim Uji Coba Aplikasi Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan kuntansi Barang Milik Negara, dan  Aplikasi Persediaan  Tahun 2016
KEP-186/PB/2016 Standar Kompetensi Bagi Pejabat Eselon IV dan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-223/PB/2016 Tim Layanan Informasi Perbendaharaan Berbasis Web
KEP-246/PB/2016 Tim Kajian Fiskal Regional Tahun 2016
KEP-247/PB/2016 Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-255/PB/2016 Penetapan Pemenang Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KEP-258/PB/2016 Tim Task Force Perumusan Kajian Jabatan Fungsional Bendahara
KEP-260/PB/2016 Pembentukan Kelompok Kerja Pengelola Data Referensi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2016
KEP-261/PB/2016 Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KEP-262/PB/2016 Tim Penyusunan, Penilaian, Monitoring, dan Evaluasi Laporan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2016
KEP-265/PB/2016 Pembentukan Tim Penyusunan Grand Design Sistem Perbendaharaa
KEP-266/PB/2016 Pembentukan Tim Pengelola Jurnal “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik” Tahun 2016
KEP-269/PB/2016 Pembentukan Jurnal “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik”
KEP-270/PB/2016 Tim Pemutakhiran Bagan Akun Standar Tahun 2016
KEP-281/PB/2016 Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap II
KEP-283/PB/2016 Pembentukan Kelompok Kerja Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-287/PB/2016 Tata Cara Review Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-288/PB/2016 Tim Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2016
KEP-289/PB/2016 Penunjukan Duta Transformasi Kelembagaan pada Unit Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-290/PB/2016 Tim Pengelola Aplikasi Training Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016
KEP-329/PB/2016 Penunjukan PT Bank Jasa Jakarta Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-337/PB/2016 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-152/PB/2016 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Badan Layanan Umum
KEP-356/PB/2016 Metode Verifikasi Kelebihan Key Performance Indicator Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya
KEP-360/PB/2016 Pembentukan Tim Persiapan Dalam Rangka Penilaian Kontor Wilayah Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2016
KEP-363/PB/2016 Perubahan ketujuh Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar
KEP-372/PB/2016 Penunjukan PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-424/PB/2016 Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-427/PB/2016 Tim Penyusunan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Tahun 2016
KEP-428/PB/2016 Layanan Pengguna Terintegrasi HAI-DJPBN
KEP-447/PB/2016 Rekonsiliasi Atas Rekapitulasi Data PNBP Secara Terpusat
KEP-462/PB/2016 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-281/PB/2015 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap II
KEP-468/PB/2016 Tim Penilai Bank Penyimpan Dana Reboisasi Tahun 2016
KEP-469/PB/2016 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-118/PB/2016 tentang Tim Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dari KPPN ke Satker di Lingkungan Kementerian Pertahanan
KEP-473/PB/2016 Tim Implementasi Sistem Informasi Kredit Program Tahun 2016
KEP-487/PB/2016 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-138/PB/2016 tentang Tim Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peraturan Pelaksanaan Anggaran
KEP-525//PB/2016 Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-537//PB/2016 Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-539//PB/2016 Tim Verifikasi dan Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015
KEP-540//PB/2016 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Selaku Ketua Tim Pelaksana pada Tim Pengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
KEP-546//PB/2016 Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-281/PB/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap II
KEP-559//PB/2016 Penunjukan PT Bank Mega Syariah Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-584//PB/2016 Penunjukan PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia Secara Terpusat
KEP-593//PB/2016 Tata Cara Pengumpulan Bahan dan Keterangan, dan Investigasi Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-603//PB/2016 Pembentukan Project Implementing Unit Subkomponen Peningkatan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Kegiatan Public Financial Management Multi Donor Trust Fund Tahun Anggaran 2016
KEP-606//PB/2016 Pembentukan Forum Kajian dan Tim Pengelola Indonesia Treasury Update: Laporan Perkembangan Ekonomi Makro, Fiskal, dan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2016
KEP-615//PB/2016 Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar
KEP-616//PB/2016 Tim Ad Hoc Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Kas Umum Negara Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (LPE KUN UAPBUN AP) Tahun 2016
KEP-626//PB/2016 Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Iindonesia/Anggota Kepolisian Republik IndonesiaSecara Terpusat
KEP-627//PB/2016 Penunjukan PT Bank BRISyariah Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Iindonesia/Anggota Kepolisian Republik IndonesiaSecara Terpusat
KEP-639//PB/2016 Tim Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Usulan Pembentukan Tim Lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2017
KEP-640//PB/2016 Metode Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif Kinerja Atas Kelebihan Capaian Key Performance Indicator Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
KEP-642//PB/2016 Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015
KEP-658//PB/2016 Penunjukan PT Bank Syariah Bukopin Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
KEP-659//PB/2016 Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Tahun 2015
KEP-668//PB/2016 Tim Penilaian Calon Bank Penyimpanan Dana Reboisasi Tahun 2016
KEP-674//PB/2016 Tim Ad Hoc Penajaman Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review
KEP-703//PB/2016 Standar Kompetensi Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative)
KEP-737//PB/2016 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-89/PB/2016 tentang Tim Pembina Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Percepatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara
KEP-744//PB/2016 Standar Operasional Prosedur Direktorat Sistem Manajemen Investasi
KEP-760//PB/2016 Pedoman Tata Naskah Sertifikasi Bendahara
KEP-761//PB/2016 Pedoman Tata Penomoran Sertifikat Diklat Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasurusy Management Reppresentative)
KEP-762//PB/2016 Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat
KEP-763//PB/2016 Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat Sebagai Penyalur Dana dan Surat Perintah Transfer dalam rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
KEP-771//PB/2016 Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-233/PB/2012 tentang Penunjukan Bank Umum sebagai Penyalur Dana SP2D dan SPT dalam rangka Pengembangan dan Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Tahun 2013
KEP-773//PB/2016 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-326/PB/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Rupiah Lingkup Kementerian Keuangan
KEP-774//PB/2016 Standar Operasional Prosedur Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KEP-775//PB/2016 Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2013 tentangPembagian Beban Kerja KPPN Jakarta I, Jakarta II, Jakarta III, Jakarta IV, Jakarta V, Jakarta VI, dan Jakrata VII
KEP-782//PB/2016 Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat
KEP-783//PB/2016 Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat
KEP-784//PB/2016 Pembentukan Unit Reaksi Cepat Penanganan Kedaruratan Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-791//PB/2016 Task Force Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016
KEP-795//PB/2016 Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat
KEP-796//PB/2016 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-797//PB/2016 Standar Operasional Prosedur Direktorat Sistem Perbendaharaan
KEP-798//PB/2016 Penunjukan PT Bukopin Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat
KEP-799//PB/2016 Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat
KEP-800//PB/2016 Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Ditjen Perbendahara
KEP-801//PB/2016 Penunjukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan Sebagai Satuan Kerja Transaksi Transaksi Khusus Suspen Penerimaan
KEP-802//PB/2016 Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi
KEP-806//PB/2016 Penunjukan PT Bank BNI Syariah Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat
KEP-814//PB/2016 Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KEP-816//PB/2016 Kamus Hard Competency Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEP-817//PB/2016 Tim Kelompok Kerja Penyelenggara Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEP-818//PB/2016 Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017-2019
KEP-819//PB/2016 Penunjukan PT Bank Syariah Mandiri Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme