Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Daftar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor Tentang
1 Tahun 1946 Susunan Dewan Pertahanan Daerah Dalam Daerah Istimewa
2 Tahun 1946 Pembentukan Bank Negara
3 Tahun 1946 Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank
4 Tahun 1946 Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1946 Nomor 6
5 Tahun 1946 Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1946 Nomor 6
6 Tahun 1946 Mengadakan Perubahan Dalam Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dari Hak Kewajiban Menyimpan Uang
7 Tahun 1946 Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1946 Nomor 6 Dari Hal Susunan D.p.d Solo
8 Tahun 1946 Badan Perwakilan Rakyat Di Daerah Surakarta
9 Tahun 1946 Pencabutan Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dan Perubahan Perpu Tahun 1946 Nomor 5
10 Tahun 1946 Pencabutan Mengalirnya Uang Lama Ke Daerah Luar Jawa
1 Tahun 1949 Daerah Militer Daerah Istimewa Yogyakarta
2 Tahun 1949 Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang
3 Tahun 1949 Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang
4 Tahun 1949
5 Tahun 1949
6 Tahun 1949
7 Tahun 1949
8 Tahun 1949
9 Tahun 1949
10 Tahun 1949
11 Tahun 1949
12 Tahun 1949
13 Tahun 1949
14 Tahun 1949
15 Tahun 1949
16 Tahun 1949
17 Tahun 1949
18 Tahun 1949
19 Tahun 1949
20 Tahun 1949
21 Tahun 1949
22 Tahun 1949
23 Tahun 1949
24 Tahun 1949
25 Tahun 1949 Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang
26 Tahun 1949
27 Tahun 1949
28 Tahun 1949
29 Tahun 1949
30 Tahun 1949 Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang
31 Tahun 1949
32 Tahun 1949
33 Tahun 1949
34 Tahun 1949
35 Tahun 1949
36 Tahun 1949 Penghidupan Kembali Pengadilan Tentara
1 Tahun 1950 Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia. (ditetapkan Di Yogyakarta)
2 Tahun 1950 Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pemerintahan. (ditetapkan Di Yogyakarta)
3 Tahun 1950 Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan. (ditetapkan Di Yogyakarta)
4 Tahun 1950 Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah. (ditetapkan Di Yogyakarta)
5 Tahun 1950 Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (ditetapkan Di Yogyakarta)
6 Tahun 1950 Pajak Dalam Daerah Pulihan. (ditetapkan Di Yogyakarta)
1 Tahun 1959 Bank Umum Negara.
2 Tahun 1959 Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500 Dan Rp. 1.000,-.
3 Tahun 1959 Pembekuan Sebagian Dari Simpanan Pada Bank-bank.
4 Tahun 1959 Penghapusan Sistim Bukti Ekspor.
5 Tahun 1959 Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Mata Uang Kertas Rp. 1.000 Dan Rp. 500,-.
6 Tahun 1959 Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-pecahan Rp. 1.000, Dan Rp. 500 Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 Nilainya Turun.
7 Tahun 1959 Pengubahan Ordonansi Pajak Kekayaan.
8 Tahun 1959 Pengubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor.
9 Tahun 1959 Perubahan Tarip Pajak Radio.
10 Tahun 1959 Penambahan Bea Balik Nama.
11 Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.
12 Tahun 1959 Pajak Deviden.
13 Tahun 1959 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
14 Tahun 1959 Kenaikan Cukai Tembakau.
15 Tahun 1959 Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir Dan Alkohol Sulingan Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir.
16 Tahun 1959 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.
17 Tahun 1959 Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah.
18 Tahun 1959 Pengubahan Dan Tambahan Bea Materai 1921.
19 Tahun 1959 Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908.
20 Tahun 1959 Pengubahan Dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951.
21 Tahun 1959 Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.
22 Tahun 1959 Pengubahan Nama Medali Sewindu Apri Menjadi Bintang Sewindu Apri.
23 Tahun 1959 Keadaan Bahaya.
24 Tahun 1959 Perubahan/tambahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7,12,13,15,16,17,18,19, Dan 20 Tahun 1959.
25 Tahun 1959 Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada Bank Indonesia.
26 Tahun 1959 Pinjaman Konsolidasi Tahun 1959.
27 Tahun 1959 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
28 Tahun 1959 Dasar Perhitungan Malayan Dollar Untuk Melakukan Tarip Pajak Negara Di Daerah Kepulauan Riau.
29 Tahun 1959 Perubahan Masa Pemungutan Pajak Verponding Dan Pajak Bangsa Asing.
1 Tahun 1960 Penambahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2 Tahun 1960 Pergudangan.
3 Tahun 1960 Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseroan Warga Negara Belanda.
4 Tahun 1960 Perairan Indonesia.
5 Tahun 1960 Penghentian Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1951.
6 Tahun 1960 Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960.
7 Tahun 1960 Penetapan Bagian-bagian Perusahaan Negara Berdasarkan Ibw Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960.
8 Tahun 1960 Mengubah Dan Menambah Undang-undang Tentang Penetapan Anggaran Belanja Dan Sumber-sumber Pendapatan Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1959.
9 Tahun 1960 Mengubah Dan Menambah Undang-undang Tentang Penetapan Anggaran Perusahaan Ibw Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1959.
10 Tahun 1960 Pejabat Yang Menjalankan Jabatan Presiden Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada/berhalangan.
11 Tahun 1960 Perubahan Modal Bank Indonesia.
12 Tahun 1960 Pembubaran Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.
13 Tahun 1960 Bank Dagang Negara
14 Tahun 1960 Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Badan Hukum Algemenevolks Crediet Bank.
15 Tahun 1960 Perubahan Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal.
16 Tahun 1960 Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
17 Tahun 1960 Perubahan Tarip Upah Untuk Balai Harta Peninggalan.
18 Tahun 1960 Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945.
19 Tahun 1960 Perusahaan Negara.
20 Tahun 1960 Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api.
21 Tahun 1960 Bank Pembangunan Indonesia.
22 Tahun 1960 Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peralihan Yang Tersebut Pada Pasal 61 Perpu Nomor 23 Tahun 1959.
23 Tahun 1960 Rahasia Bank.
24 Tahun 1960 Pengusutan Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
25 Tahun 1960 Perubahan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958.
26 Tahun 1960 Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960.
27 Tahun 1960 Uang Honorarium Juru Sumpah.
28 Tahun 1960 Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan Kepada Persediaan/dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Logam Dka Tanpa Ijin.
29 Tahun 1960 Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi.
30 Tahun 1960 Peleburan Bank Industri Negara Ke Dalam Bank Pembangunan Indonesia.
31 Tahun 1960 Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959.
32 Tahun 1960 Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri.
33 Tahun 1960 Perubahan Dan Tambahan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang Dan Pajak Masuk (pajak Penjualan).
34 Tahun 1960 Pajak Transfer.
35 Tahun 1960 Kredit Dan Likwiditet Bank.
36 Tahun 1960 Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
37 Tahun 1960 Pertambangan.
38 Tahun 1960 Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-tanaman Tertentu.
39 Tahun 1960 Penyaluran Militer Wajib Darurat Ke Dalam Rangka Wajib Militer.
40 Tahun 1960 Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 Tentang Wajib Militer.
41 Tahun 1960 Bank Koperasi Tani Dan Nelayan.
42 Tahun 1960 Peleburan Bank Rakyat Indonesia Ke Dalam Bank Koperasi Tani Dan Nelayan.
43 Tahun 1960 Peleburan P.t Bank Tani Dan Nelayan.
44 Tahun 1960 Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.
45 Tahun 1960 Pembentukan Dewan Perusahaan.
46 Tahun 1960 Perubahan Nama Dan Kedudukan Hukum Serta Pemindahan Tempat Kedudukan Nv. Nederlandsch-indische Aardolle Maatschappij.
47 Tahun 1960 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah
48 Tahun 1960 Pengawasan Pendidikan Dan Pengajaran Asing.
49 Tahun 1960 Panitia Urusan Piutang Negara.
50 Tahun 1960 Larangan Organisasi Dan Pengawasan Perusahaan-perusahaan Orang Asing Tertentu.
51 Tahun 1960 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
52 Tahun 1960 Perubahan Pasal 43 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.
53 Tahun 1960 Perubahan Dan Tambahan Pajak Dividen.
54 Tahun 1960 Penarikan Kembali Ordonansi Pajak Upah Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1959.
55 Tahun 1960 Penyempurnaan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.
56 Tahun 1960 Penetapan Luas Tanah Pertanian.
1 Tahun 1961 Barang
1 Tahun 1962 Pemanggilan Dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara
2 Tahun 1962 Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
3 Tahun 1962 Penerimaan Dan Penggunaan Warga-negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-serta Dalam Perujuangan Pembebasan Irian Barat
4 Tahun 1962 Pengesahan Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamin Dan Pan American Indonesia Oil Co. Untuk Diri Sendiri Dan Atas Nama Pan American International Oil Co.
5 Tahun 1962 Pergudangan
6 Tahun 1962 Pokok-pokok Perumahan
7 Tahun 1962 Penggunaan Dan Pengawasan Atas Penggunaan Dana-dana Investasi
8 Tahun 1962 Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan
9 Tahun 1962 Pengendalian Harga
10 Tahun 1962 Pencabutan Undang-undang Krisis Impor 1933
11 Tahun 1962 Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang
12 Tahun 1962 Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa
13 Tahun 1962 Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor
14 Tahun 1962 Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang Diimpor Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia
15 Tahun 1962 Penegasan Dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
16 Tahun 1962 Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bangunan
17 Tahun 1962 Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 21 Prp Tahun 1960 Tentang Bank Pembangunan Indonesia
1 Tahun 1963 Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-hasil Tembakau Dari Perusahaan-perusahaan Itu Kedalam Peredaran Bebas (disempurnakan)
2 Tahun 1963 Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Di Bidang Pembiayaan Impor Dan Ekspor
3 Tahun 1963 Perubahan Undang-undang No. 4 Prp Tahun 1959 Dan Pencabutan Undang-undang No. 32 Prp Tahun 1960 Dan Undang-undang No. 34 Prp Tahun 1960
4 Tahun 1963 Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos
5 Tahun 1963 Surat Hutang Landreform
6 Tahun 1963 Telekomunikasi
7 Tahun 1963 Badan Pemeriksa Keuangan
8 Tahun 1963 Pemasukan Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia
9 Tahun 1963 Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-bea Dan Cukai-cukai Di Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau
1 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1958, Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (lembaran-negara Tahun 19
2 Tahun 1964 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-tenggara
3 Tahun 1964 Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
4 Tahun 1964 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Dairi Dengan Mengubah Undang-undang No. 7 Drt. 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara
5 Tahun 1964 Nilai Transaksi Rupiah Dan Pembebasan Atas Impor
6 Tahun 1964 Badan Pemeriksa Keuangan
1 Tahun 1965 Perubahan/penambahan Undang-undang No.7 Tahun 1960 (lembaran-negara Tahun 1960 No.109)
2 Tahun 1965 Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966
1 Tahun 1968 Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci
1 Tahun 1969 Bentuk-bentuk Usaha Negara
1 Tahun 1971 Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong
2 Tahun 1971 Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma
1 Tahun 1984 Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
1 Tahun 1992 Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
1 Tahun 1997 Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
1 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan
2 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
3 Tahun 1998 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
1 Tahun 1999 Pengadilan Hak Asasi Manusia
1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
2 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
3 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2 Tahun 2002 Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
1 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1 Tahun 2005 Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2 Tahun 2005 Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
3 Tahun 2005 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
1 Tahun 2006 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2 Tahun 2006 Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
1 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang
2 Tahun 2007 Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
1 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
5 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
1 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
3 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
4 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.
Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme