Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 Tentang: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Tanggal: 27 Desember 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat permenkeu sapp Permenkeu permen}

Riwayat

Mencabut:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005
Ditindaklanjuti dengan:	Peraturan Menteri Keuangan: Peraturan Menteri Keuangan Sistem Akuntansi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (Sebelumnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2011) Peraturan Menteri Keuangan Lainya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2009 tentang Pencabutan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2007 tentang Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara (Sebelumnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.05/2010) Peraturan Dirjen Perbendaharaan: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Sebelumnya: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan Sektor Perpajakan pada Sistem Akuntansi Instansi (Sebelumnya: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2009 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Pendapatan Sektor Pajak pada Sistem Akuntansi Instansi Direktorat Jenderal Pajak) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga
Diubah dengan:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011

Pranala Luar

Berikut ini adalah pranala (link) yang direkomendasikan untuk mengunduh secara gratis (free download) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007.
Dalam hal ditemui kesulitan untuk mengunduh atau hasil unduhan tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan di artikel ini, Anda dapat mengisi kotak komentar di bawah.
Dalam hal Anda mengetahui adanya sumber lain untuk mengunduh, Anda dapat menambahkan pranalanya pada daftar dan/atau kotak komentar di bawah.

• Dari SJDIH Kemenkeu: /2007/171~PMK.05~2007Per.htm
  [Link Alternatif | Link Alternatif 2 | Tentang SJDIH Kemenkeu]
• http://hukum.unsrat.ac.id/uang/pmk_171_2007.pdf
• http://sites.google.com/site/wikiapbn4/files/pmk_2007_171.pdf
• Dari Ortax: http://www.ortax.org/...&name=Peraturan_Menteri_Keuangan_Nomor_171/PMK.05/2007
  [Tentang Ortax]

Catatan: Sumber dari Ortax tanpa lampiran dan terdapat salah tulis pada pasal 76. Tertulis "59/PMK.06/2000", seharusnya "59/PMK.06/2005".