Wikiapbn

Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan

Selamat Datang

Selamat datang di Wikiapbn.

Artikel Terbaru

  • 22 January 2016
    Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dasar Hukum (Mengingat) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi ...

Anda ingin berkomentar?

Sebelum Anda mengirimkan komentar melalui formulir di bawah ini, sebaiknya Anda baca terlebih dahulu bantuan komentar.
Updated: 25 August 2015 — 07:25
  • Keuangan Bea Cukai Semarang

    izin bertanya pak, saya dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang…apakah orang yang melakukan perjalanan dinas masih dapatkan hak untuk uang lembur?

    • Yth. Bapak/Ibu dari KPPBC Pabean Semarang.
      Perkenalkan dengan saya, Ahmad, administrator Wikiapbn.
      Sebagaimana diatur dalam kebijakan Wikiapbn, antara lain di http://www.wikiapbn.org/bantuan-komentar/ , saya tidak berwenang menjawab pertanyaan Anda. Untuk itu, saya sarankan Anda mengajukan pertanyaan ke helpdesk Ditjen Perbendaharaan.

      Demikian yang dapat saya sampaikan.
      Terima kasih, Bapak/Ibu 🙂

      • Keuangan Bea Cukai Semarang

        siap pak..terimakasih :d

  • Keuangan Bea Cukai Semarang

    dari perjalanan dinas orang yang melakukan perjadin tersebut mendapatkan uang harian

  • putri kartika sari

    permisi numpang tanya ? apakah Satker Vertikal (khususnya yg di daerah) merupakan satker yang murni anggarannya hanya berasal dari APBN ? kalau mmg iya, dimana bisa dilihat daftar satker vertikal itu ? trima kasih 🙂

  • Hardin Kuncahyo

    met pagi pak maaf mau tanya… kami mau melakukan penghapusan bmn,,, untuk menentukan nilai wajar dan nilai limit gmn ya pak

  • Brahmana

    Mohon Penjelasan Pak, kami adalah UPT Pusat yang bertugas di provinsi dengan status Kantor Daerah (KD) mendapat anggaran 526115 ( belanja barang bantuan kepada Masyarakat/Pemda) di DIPA kami yang isinya berupa pengadaan banguanan kandang ternak, pengadaan Bangunan Rumah Kompos , pengadaan ternak sapi dan kambing, pengadaan bibit tanaman, pengadaan saprodi, pengadaan alat laboratorium sederhana yang semuanya direncanakan akan diserahkan kepada Kelompok Tani. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah payung hukum yang bisa kami pedomani untuk melakukan serah terima langsung dari UPT pusat kepada Kelompok tani ? bagaimana pengadministrasian barang barang tersebut kami lakukan ? apakah di input kedalam barang persediaan terlebih dahulu atau bisa langsung diserahkan ? .. bagaimana dengan keterlibatan pemerintah kabupaten dalam hal ini ? demikian pertanyaan kami .. terima kasih atas penjelasannya …

    • Yth. Bapak Brahmana.

      Perkenalkan dengan saya, Ahmad, administrator Wikiapbn.

      Sebagaimana diatur dalam kebijakan Wikiapbn, antara lain di http://www.wikiapbn.org/bantuan-komentar , saya tidak berwenang menjawab pertanyaan Anda. Untuk itu, saya sarankan Anda mengajukan pertanyaan ke helpdesk instansi terkait atau yang berkompeten.

      Demikian yang dapat saya sampaikan.

      Terima kasih 🙂

Wikiapbn © 2011-2015
Frontier Theme